“Insya Allah kami mencoba berangkat dari kelemahan-kelemahan yang kemarin, kami yakin bisa perbaiki. Mudah-mudahan tahun depan bisa masuk lagi dan optimis Kukar bisa nomor satu lah,” kata BJS sapaan akrab Kepala Bapenda Kukar ini.
Diraihnya penghargaan ini memang OPD teknis yang paling berperan ialah Bapenda, Pemkab Kukar dibawah kepemimpinan Bupati Edi Damansyah sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini terus berkomitmen dalam hal digitalisasi, mulai dari penerimaan pajak daerah yang secara semaksimal mungkin tidak terima tunai tetapi melalui kanal-kanal seperti pembayaran digital yang melalui ATM melalui QRIS, melalui virtual account kemudian juga melalui e banking, juga dalam melakukan belanja daerah yang dilakukan secara digitalisasi non tunai.
“Semua kita lakukan non tunai. Kemudian untuk lelang itu juga kita lelang elektronik ya melalui Siapda e-katalog, M-bis dan sebagainya. Dan sekarang Pemerintah Daerah kita terus melakukan pengembangan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik,” terangnya.
Sebagai informasi, dalam pemaparan yang dilakukan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada acara pemberian penghargaan TP2DD tahun ini menjelaskan, perekonomian global saat ini tengah mengalami perlambatan dan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,2 % pada 2022 dan 2,7% pada 2023.
Kecenderungan ini juga diperlihatkan Purchasing Managers’ Index Indonesia yang kembali melambat, meski masih dalam zona ekspansi yakni sebesar 50,3 pada bulan November, dimana bulan sebelumnya berada pada angka 51,8.
Di sisi lain, tingkat inflasi pasca kenaikan BBM bulan September lalu telah memperlihatkan penurunan dan menyentuh 5,42% (yoy) pada bulan November. Sementara itu, keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72% pada triwulan III-2022 juga terus dijaga Pemerintah, termasuk dengan mengakselerasi transformasi ekonomi digital.
“Jadi, ini digitalisasi menjadi sangat penting, dan kami mohon kepada daerah untuk terus mendorong digitalisasi karena diperkirakan ini menjadi program Indonesia berikutnya sesudah G20 di Indonesia,” jelas Airlangga Hartarto yang juga selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas P2DD dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2022 di Jakarta, Selasa (6/12).
Urgensi transformasi ekonomi berbasis digital juga tercermin dari isu prioritas yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia. Indonesia menjadikan Digital Ekonomi Framework Agreement sebagai salah satu target yang ingin dicapai.
Dalam skema Digital Ekonomi Framework Agreement, Indonesia juga telah menyiapkan QRIS yang interoperable antar negara-negara ASEAN. Dengan penggunaan QRIS secara regional, kebutuhan terhadap dollar diharapkan akan menurun dan sekaligus memperkuat cadangan devisa nasional.
Menko Airlangga juga mendorong Satgas P2DD dan Tim P2DD untuk memperkuat koordinasi di pusat dan daerah guna mendorong digitalisasi, khususnya percepatan elektronifikasi transaksi Pemda. Sesuai hasil sejumlah kajian, Pemda yang menggunakan elektronifikasi transaksi mengalami kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 11,1 persen per tahun.
“Kami juga mengapresiasi P2DD bersama timnya sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 P2DD menargetkan 65 persen Pemda masuk dalam kategori digital. Dengan ini saya tentu mengharap dukungan gubernur, bupati, dan walikota dan TP2DD ini menjadi besar dan menjadi penting,” harap Airlangga. (*/kk)
