Dalam rapat koordinasi yang berlangsung secara diskusi interaktif ini, Kepala Dinsos Kukar, H Hamly mengatakan pihaknya telah mengusulkan bahwa penanganan atau terkait kesiapsiagaan bencana ini sudah masuk dalam program utama Dinsos yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“SPM, kalau tidak dilaksanakan sanksi nya adalah Pak Bupati dan kita semua ini, dan saya sudah beberapa kali ikut Bimtek, sebagaimana saya sampaikan di Komisi IV beberapa waktu lalu, terkait SPM ini kita mengusulkan mandatory spending seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan itu kana da, sehingga jadi wajib dari anggaran untuk dialokasikan berapa persen,” kata Hamly.
Hamly mengungkapkan kendala pihaknya selama ini salah satunya adalah terkait anggaran. Pihaknya sudah melakukan diskusi dan menyampaikan secara langsung dengan Bupati, dan Bupati Kukar pun juga berkomitmen akan hal ini.
“Namun belum sampai ke penetapan mandatory spending, karena kalau dihitung SPM itu tidak hanya di Dinsos saja, di OPD lain juga melaksanakan kegiatan itu, tapi secara khusus kami memang punya porgram khusus di SPM itu salah satunya terkait kebencanaan ini,” ungkapnya.
“Namun alhamdulillah walaupun anggaran terbatas, selama ini target kita selalu melampaui, setiap tahun itu target 100 persen lebih kita tangani, karena memang harus kita tangani, makanya kita harapkan ini perlu dukungan,” timpal Hamly.
Selain mengusulkan untuk dapat mandatory spending yang sifatnya menjadi kegiatan wajib dan dianggarkan secara pasti persentasenya setiap tahun, kontribusi nyata yang sudah dilakukan Dinsos ialah salah satunya melalui Kampung Siaga Bencana (KSB).
“Dengan KSB itu bisa di back up untuk mitigasi kebencanaan dari tingkat bawah tingkat desa yang kita dorong, untuk KSB itu masuk 4 kecamatan yaitu Loa Kulu, Samboja, Muara Badak dan Kota Bangun,” terangnya.
Di KSB ini pun, Hamly menegaskan perlu mendapat penguatan baik itu SDM maupun sarana prasarana penunjang. Perlu ada penguatan karena selama ini Dinsos memaksimalkan SDM dari komunitas desa-desa yang direkrut dan diberdayakan seperti relawan untuk kesiapsiagaan bencana.
“Nah mereka ini perlu peningkatan kualitas SDM, juga mereka ini perlu sapras. Kemudian juga kami perlu gudang untuk mensupport jika ada bencana, kita tinggal drop distribusikan baik itu ada bencana maupun belum ada bencana itu sudah kami siapkan, supaya ada penyebaran sembako-sembako kesiapsiagaan bencana,” pungkas Hamly. (*/kk)
