“Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin,” kata Sunggono.
Dalam jangka pendek, program ini bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.
“Visi bupati adalah mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Tentunya dalam mewujudkan visi yang sangat mulia tersebut memerlukan campur tangan atau partisipasi dari berbagai macam pihak, kita semua harus yakin dan berusaha sekuat tenaga bisa mewujudkan visi tersebut, sehingga masyarakat Kutai Kartanegara yang kurang beruntung, menjadi berubah kehidupanya ke arah yang lebih baik, bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, baik itu kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” papar Sunggono.
Paradigma yang dianggap cocok untuk mengentaskan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Diantara program-program sosial kemasyarakatan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tersebut, satu program yang diharapkan tepat sasaran adalah PKH, karena di dalam program tersebut menyasar dua hal, yaitu memberikan bantuan langsung tunai, dan juga memberikan pendampingan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat miskin. PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan.
“Saya ingin menggarisbawahi perubahan dan transformasi masyarakat miskin sebagai unsur terpenting dalam setiap upaya penanganan kemiskinan berjangka panjang. Program perlindungan sosial termasuk PKH semestinya diarahkan tidak semata untuk melindungi warga dari gejolak pertumbuhan tetapi juga sebagai alat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dalam rangka mencapai kesejahteraan. Bantuan sosial harus menciptakan hubungan positif antara keamanan mata pencaharian dan peningkatan otonomi atau pemberdayaan bagi warga miskin secara keseluruhan. Tujuan inilah yang ingin kita capai melalui PKH,” terangnya.
Meski nilai bantuan belum memadai untuk menutupi kebutuhan dasar sepenuhnya, bantuan sosial PKH diharapkan membuka jalan bagi warga miskin untuk berinvestasi dan mengakumulasi lorong-lorong strategis untuk keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Dalam upaya pengentasan kemiskinan atau bahkan memutus mata rantai kemiskinan, pendamping PKH diharapkan memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau Family Development Session (FDS), Lakukan pengembangan potensi perekonomian yang ada pada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM, saya yakin Keluarga Penerima Manfaat pasti memiliki potensi perekonomian yang bisa dikembangkan, gunakan sumber daya yang ada, lakukan sinergitas pengembangan pemberdayaan perekonomian KPM dengan stakeholder internal maupun eksternal, sehingga Keluarga Penerima Manfaat dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa melaksanakan kehidupannya secara mandiri dan sejahtera, dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,” bebernya.
Banyak sekali program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu program yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, saya mengharapkan banyaknya program-program tersebut membawa dampak yang positif bagi masyarakat Kukar, khususnya masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin, sinergitas program sangat diperlukan sekali, agar penerima manfaat program tidak tumpang tindih, sehingga program-program tersebut lebih tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan.
Bupati mengakui pendamping PKH sangat besar sekali pengaruhnya terhadap ketepatan penerima sasaran program, lakukan update data secara berkala, lakukan verifikasi dan validasi data secara objektif sesuai dengan kriteria program yang telah ditentukan.
“Kepada para camat, saya mengharapkan ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program PKH ini, pelajari dan pahami program PKH dan program-program peningkatan kesejahteraan lainnya, sehinga dengan pemahaman yang benar, para camat bisa mengawal dan mengawasi pelaksanaan program yang ada di wilayahnya, sehingga bisa lebih tepat sasaran,” paparnya.
Kepada para pendamping PKH Bupati Kukar meminta untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan aparat pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan RT, terutama dalam melakukan evaluasi, verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
“Melalui Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini, saya mengharapkan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, baik itu ketepatan sasaran program, validasi data penerima program, sehingga kedepannya pelaksanaan program yang sangat baik ini, dapat terlaksana lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Saya atas nama pribadi dan Bupati Kutai Kartanegara, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pejuang peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kutai Kartanegara, yaitu Pendamping PKH, yang telah melakukan pengabdiannya, mengorbankan tenaga dan pikiran dalam berupaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kutai Kartanegara,” tutup Sunggono. (*/kk)