"Jumlahnya semua ada 103 orang. Alhamdulillah anggaran bantuannya naik, kalau dulu 700 ribu rupiah satu bulan sekarang jadi 900 ribu rupiah, mudah-mudahan bisa dinaikkan lagi sambal melihat kemampuan keuangan pemerintah daerah," kata Hamly kepada awak media Kamis (10/11/2022) kemarin disela kunjungan pejabat tinggi daerah Kutai Kartanegara ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Biru Tenggarong terkait dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November kemarin.
Setelah ditetapkannya Sultan Aji Muhammad Idris dari Kutai Kartanegara menjadi pahlawan nasional, Hamly mengaku Dinsos sudah mengkoordinasikan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) H Sunggono dan pihak terkait membahas tentang hal ini.
"Kami sudah rapat terkait dengan tindak lanjut pahlawan nasional Sultan Aji Muhammad Idris dan sudah mengkomunikasikan kepada keluarga dan pihak ahli waris, banyak masukan dari ahli waris, misalnya pembuatan patung mereka tidak sepakat, mungkin akan ada bentuk lain simbolis misalnya nama jalan atau nama gedung," ungkap Hamly.
Untuk tetap berprogres mengakomodir usulan dari pihak keluarga ahli waris, Dinsos Kukar masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait, diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kutai Kartanegara.
"Masih kami inventarisir dengan pihak PU dengan nama jalan dan nama gedung itu juga PU dan pihak terkait lainnya," terangnya.
Selain perhatian terhadap ahli waris, pemkab juga mempersiapkan Kecamatan Sangasanga untuk menjadi kawasan sejarah perjuangan bangsa dan menjadi tempat edukasi wisata sejarah lokal asli Kukar.
"Kami harapkan ada ikon di Sangasanga terkait pahlawan itu karena di Sangasanga selain sejarah kami akan menjadikan tempat pembelajaran anak. Disana sejarah-sejarah Kutai Kartanegara, sejarah lokal sampai ke perguruan tinggi, kan ada museum dan itu yang dicoba dijadikan satu Museum Kutai Kartanegara pahlawan-pahlawan yang berjuang di Kutai Kartanegara ini, selain memang sejarah dari peristiwa merah putih Sangasanga itu juga ada ceritanya disitu," papar Hamly.
Dinsos berharap peran aktif semua pihak untuk terlibat dalam rencana besar mendukung wisata edukasi sejarah ini, peran yang sangat diharapkan keterlibatannya ialah pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dan kelurahan setempat.
"Kalau selama ini dinas sosial yang mengelola, dan untuk tahun ini itu dikelola oleh kecamatan, jadi kecamatan yang mengelola sekarang jadi lebih dekat lagi ke mereka, mohon ini diperhatikan dan tetap diprioritaskan," pungkas Hamly. (*/kk)
