“Alhamdulillah kegiatan Job Fair pada Juli lalu sukses dilaksanakan dibuka bupati. Distransnaker dibawah kepemimpinan Pak Hardi memang banyak membuat terobosan inspiratif satu diantaranya melalui job fair ini,” kata Hatta.
Adapun partisipasi perusahaan sebanyak 17 perusahaan dan siap menyerap tenaga kerja sebanyak 462 orang. Kukar Job Fair ini merupakan implementasi dari Program Kukar Siap Kerja. Selain tentunya melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan kerja yang telah dilaksanakan, dengan Job Fair ini dipastikan angka pengangguran di Kukar terus mengalami penurunan.
“Dengan adanya Job Fair angka pengangguran terus menurun. Salah satu yang kita lakukan melalui upaya Job Fair ialah pihak perusahaan siap kooperatif dengan Pemkab. Kenapa kami pastikan angka pengangguran berkurang karena yang diutamakan diakomodir ialah warga etam yang ber-KTP Kutai Kartanegara. Jadi kita prioritaskan untuk itu yang dapat diterima bekerja di perusahaan-perusahaan,” sebut Hatta.
Dirinya berharap kegiatan Job Fair ini bisa terselenggara terus setiap tahunnya. Meskipun pada kenyataannya sebenarnya pihak Distransnaker rutin melakukan Job Fair skala kecil di setiap waktu dan kesempatan.
“Selama kepemimpinan Pak Hardi sejak 2021 hingga 2022, selain Job Fair yang besar pada Juli tadi, Job Fair-Job Fair mini sudah juga dilaksanakan, diantaranya Pameran Merah Putih Sangasanga kemudian ekspos tenaga kerja daerah yang dilaksanakan di Grand Elty Singgasana. Itu juga sudah dilakukan dari dalam setiap event. Kami melaksanakan event seperti ini, cuma memang yang terbesar yang kita lakukan ialah yang di Gedung Bela Diri Dispora itu,” terangnya.
Bupati Kukar Edi Damansyah dalam keterangan resminya menegaskan kegiatan Job Fair ini terakhir kali dilaksanakan pada 2014 silam dan baru 2022 ini bisa terlaksana lagi.
“2014 dan ini 2022 baru bisa terlaksana, saya sampaikan bahwa bursa kerja ini tidak hanya kita membuka peluang kerja bagi saudara-saudara kita yang mencari kerja tetapi juga ini memperbaiki tata hubungan pola koordinasi, sehingga informasi data baik itu di perusahaan maupun data pengangguran yang ada di Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kutai Kartanegara itu bisa diketahui oleh manajemen perusahaan, apalagi yang berada di sekitar areanya,” tegasnya.
Jadi adanya informasi tersebut (kebutuhan tenaga kerja) bisa menjadi acuan dalam mencari solusinya. “Karena jangan sampai persoalan tenaga kerja lokal mengganggu Kamtibmas, apalagi mengganggu kondusifitas iklim investasi di Kutai Kartanegara,” pungkas Edi. (*/kk
