Untuk merealisasikan program ini, mereka mendapatkan anggaran Rp5,5 miliar untuk melakukan pelatihan kerja kepada masyarakat Kutai Kartanegara.
Sudah ada 300 orang yang mendapat pelatihan di bidang pertambangan, seperti pelatihan operator alat berat, mekanik alat berat. Ditambah 180 orang untuk perluasan pelatihan, seperti pelatihan menjahit dan tata boga.
“Dalam rangka mendukung visi misi (Kukar Idaman) RPJMD 2021-2026, ditargetkan 1.200 orang pertahun,” katanya.
Dengan anggaran yang bisa dibilang cukup terbatas, Hardi menegaskan pihaknya telah berhasil menggandeng sejumlah pihak seperti perusahaan pertambangan di Kecamatan Tenggarong Seberang, Muara Badak, Marangkayu, Sangasanga dan Anggana untuk bekerjasama dalam implementasi program Kutai Kartanegara Siap Kerja ini.
Hingga September 2022, Distransnaker Kutai Kartanegara mencatat sudah melatih 194 orang. Hasilnya, sebanyak 88 orang kini sudah bekerja, masuk dalam daftar panggilan atau waiting list itu 12 orang serta magang sebanyak 10 orang. Sedangkan yang belum bekerja sebanyak 44 orang dan sedang mengikuti pelatihan 40 orang.
Desa Handil Terusan di Kecamatan Muara Jawa mengalokasikan ADD mereka untuk menyelenggarakan pelatihan. Total yang mengikuti pelatihan mekanik alat berat di desa tersebut sebanyak 20 orang. Ada 8 orang kerja di Halmahera (Maluku Utara) hasil pelatihan kami,” lanjutnya.
Hardi menegaskan dalam upaya menekan angka pengangguran bukanlah hanya menjadi tugas pemerintah daerah. Namun perlu peran serta pihak ketiga, terlebih perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara.
“Terbukti ada perusahan yang melakukan pelatihan di beberapa desa yang alokasikan dana desa untuk pelatihan, ini sangat kita apresiasi dan berharap semua perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara melaksanakan kegiatan pelatihan kerja dan perekrutan kerja semacam ini,” pungkas Hardi. (*/kk)