“Ini adalah bentuk dari kepedulian bupati dalam rangka pengawalan program nasional yang dilakukan oleh presiden, bantuan BLT BBM terkait adanya kenaikan BBM,” kata Hamly.
Bantuan ini dalam bentuk program bulanan, satu bulannya Rp 150 ribu, dibayarkan dua kali, jadi tahap pertama September dan Oktober langsung Rp 300 ribu nanti November dan Desember Rp300 ribu.
“Namun ada tambahan lagi secara reguler bantuan BPNT sembako untuk bulan September kepada KPM yang ada di data itu, satu bulan Rp 200 ribu, sehingga Rp Rp500 ribu yang diserahkan tadi,” sebut Hamly.
Dijelaskannya, program ini memang nasional, tapi juga di daerah terkait dengan warga pra sejahtera Kukar juga harus diakomodir, sehingga perlu dikawal untuk bagaimana mekanisme, manajemen dan teknis pembagian penyaluran hingga di wilayah tersulit yang susah dijangkau.
“Seperti di Anggana misalnya, di desa di pulau seperti Muara Pantuan, terus Muara Kaman, Kenohan itu harus betul-betul dikawal sehingga dalam jangka waktu 14 hari ini bisa tersalurkan BLT BBM dan BPNT,” jelasnya.
Hamly menegaskan, semisal ada KPM atau warga yang tidak ada di lapangan atau meninggal itu menjadi catatan Dinsos, atau tidak layak juga menjadi catatan untuk kemudian diverifikasi dan divalidasi. “Data itu yang minta kita laporkan. Total yang disalurkan dari target kantor pos ada 10.677 KPM se-Kukar. Ini kantor pos semua penyalurannya. Kami sudah bersurat ke camat untuk memberdayakan tingkat desa kelurahan, karena disana ada pendamping PKH, TKSK maupun Puskesos untuk bersama-sama dengan data yang ada. Data dari pos nanti akan disampikan ke camat dan tingkat bawah untuk mengimbau kepada masyarakat jangan kemana-mana karena ada bantuan,” tambahnya.
Sementara, Bupati Kukar Edi Damansyah menyampaikan terima kasih kepada pimpinan kantor pos Kukar Budi dan jajaran melalui pemerintahan Dinas Sosial itu sudah melakukan kordinasi tugas ini secara nasional oleh pemerintah pusat yang ditugaskan kepada kantor pos. (*/kk)
