“Kenapa ini kami lakukan, karena dari beberapa informasi yang didapatkan di desa-desa, ternyata DTKS 2022 itu banyak sekali yang berbeda, tadi setelah ada laporan dari camat karena mereka penanggung jawab di wilayah masing-masing terkait kegiatan pendataan di DTKS ini, ternyata memang banyak yang tidak kesesuaiannya,” katanya.
Edi melanjutkan, adapun beberapa hal yang perlu penyesuaian data misalkan ada data yang tidak ditemukan di lapangan, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang pindah alamat, ada yang warga mampu tapi masuk di DTKS.
Usai rampung persoalan data, maka langkah lanjutannya akan dilakukan intervensi program penyaluran bantuan dengan melibatkan pihak dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).
“Setelah itu kita akan bicara intervensi program, intervensinya penguatan baik itu jajaran Pemerintah Kabupaten maupun para perusahaan dunia usaha, karena kami ingin optimalisasi program tanggung jawab sosial juga memberikan kontribusi dalam rangka penurunan kemiskinan di Kutai Kartanegara ini, tapi harus terukur makanya berangkat dari data ini dan tahapan berikutnya nanti untuk koordinasi dengan dunia usaha nanti akan kami lakukan forum musyawarah pembangunan TJSP,” ungkapnya.
Ketika ditanya terkait kendala yang masih dihadapi pemerintah kecamatan desa hingga kelurahan sehingga DTKS ini baru beberapa kecamatan saja yang rampung 100 persen, Edi menegaskan hal tersebut disebabkan masalah jaringan internet.
Untuk pendataan verivali ini masih diberi waktu satu pekan ke depan lagi, artinya Senin depan para Camat akan menyampaikan laporan kembali terkait DTKS. (*/kk)
