QRIS merupakan pembayaran digital menggunakan scan QR Code dan dapat di scan / dikenali / di baca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
Pertemuan dibuka resmi Asisten III Setkab Kukar H Totok Heru Subroto didampingi Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo.
“Tujuan dari kegiatan ini bersama BI dan Bankaltimtara ialah upaya kita bersama memasyarakatkan QRIS sebagai sosialisasi transaksi non tunai,” kata Kepala Bapenda Kukar Bahari Joko Susilo.
Saat ini sangat penting melakukan transaksi non tunai untuk pembangunan perekonomian daerah ke depan. Harapannya semua transaksi meskipun disadari tidak bisa semuanya namun bisa menggunakan transaksi nontunai oleh seluruh lembaga baik pemerintahan, dunia usaha barang dan jasa, pendidikan hingga pasar tradisional serta pedagang.
“Dengan nontunai itu maka banyak hal yang bisa diperoleh, terutama dalam perputaran ekonomi daerah. Jadi ketika semua transaksi ini semua dilakukan secara nontunai artinya perekonomian daerah itu semuanya tercatat terdata dengan baik terekam. Selama ini kalau cash tidak tahu karena duit beredar secara cash, dengan nantinya nontunai semua maka transaksi tercatat, ketika transaksi tercatat, artinya mempunyai kondisi ekonomi secara riil gambarannya,” papar Joko.
Secara PDRB nasional berkisar Rp 170 triliunan. Menurutnya, ini masih berupa angka dan disitu terdiri dari berbagai sektor. Kalau di PDRB Kukar paling besar ada di sektor pertambangan, dengan nanti semuanya dilakukan nontunai maka semua tercatat.
“Maka nanti untuk kebijakan daerah menuju pertumbuhan ekonomi, bisa dilihat lebih mudah mana yang potensinya besar. Disitulah yang dikembangkan.Itulah sebabnya perlu transaksi nontunai. Dan dengan kebijakan yang tepat dengan data-data transaksi yang valid tentu saja kebijakan ini akan mengarah pada sesuatu yang lebih jelas dan lebih bagus, sehingga nantinya harapan kita masyarakat lebih sejahtera,” terangnya.
Dengan demikian akan tercatat ada potensi pajak daerahnya, juga akan ada potensi pajak pusatnya.
“Jadi jika selama ini kita masih menggantungkan pendapatan kita di pendapatan transfer, nantinya dengan transaksi nontunai, maka nanti akan tergambar lebih jelas nantinya, kalau selama ini (cash, red) kita masih meraba-raba dalam menentukan dan menyikapi untuk mengeluarkan kebijakan bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Joko.
Penulis: */Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
