Hal senada ditambahkan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) Dinsos Kukar, Riadi Hadinoto yang mengungkapkan pihaknya sejauh ini telah menjadi koordinator untuk pengolahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang langsung tersistem dengan data Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Kita berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam bekerjanya. Untuk itu maka ada petugas di masing-masing desa dan kelurahan itu, yaitu Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). Kita ini sifatnya koordinator,” kata Riadi.
Riadi menjelaskan pentingnya keberadaan Petugas Puskesos yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Kukar. Puskesos meng-update Data TKS yang langsung tersistem hingga Kemensos. “Langsung ke pusat. Publikasi pemerintah pusat juga memanfaatkan data aplikasi dari Kemensos, kalau dulu sebelum Bu Risma itu per-semester kalau sekarang ini kita bisa lakukan updating data per bulan, cuman itu dipublikasi tidak per bulan,” ungkap Riadi.
Pembaharuan data sangat penting dalam upaya pengentasan dan penanganan fakir miskin di Kukar, karena dengan updating data maka bisa menentukan untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.
“Bisa melihat perkembangan data. Contohnya, kalau dulunya kurang mampu, sekarang sudah membaik perekonomiannya atau sudah meninggal. Ya nanti dari Puskesos tergantung perkembangan apakah di masyarakatnya ada perubahan atau masyarakatnya tadinya tidak mampu kemudian berubah jadi mampu. Nanti dilaporkan di aplikasi namanya SIKS-NG (Sistem Kesejahteraan) Sosial Next Generation). Mereka (Petugas Puskesos, red) verifikasi dulu, nanti data hasil verifikasi ini dirapatkan di musyawarah desa atau di musyawarah kelurahan, kalau sudah ada kesepakatan di Musdes itu baru kegiatannya atau datanya bisa di-upload ke aplikasi SIKS NG tadi,” terangnya.
Makanya bantuan yang disalurkan dari Kemensos hingga mencakup sampai pada tingkatan RT di masing-masing desa dan kelurahan.
“Tentu peran dari kawan-kawan Puskesos ini luar biasa. Adapun keberadaan Puskesos ini di setiap desa dan kelurahan minimal 3 orang. Dan mereka ini kalau ditugaskan di desa, maka penggajiannya masuk ADD. Kalau yang di kelurahan honornya ada di Dinas Sosial melalui Kecamatan,” beber Riadi.
Sebagai informasi, pemerataan upah kerja atau kelayakan hidup warga negara banyak yang belum merata dan cenderung memiliki banyak fakir miskin di daerah-daerah. Tak hanya fakir miskin, Indonesia juga memiliki persoalan perihal pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial hingga ragam usaha.
Meski memiliki PR dan tugas untuk menyelesaikan ragam persoalan tersebut, namun pemerintah tak mau tinggal diam dan terus berupaya aktif menyejahterakan rakyatnya. Salah satu upayanya pemerintah membuat yang namanya puskesos yang memiliki fungsi dan tugas mulia menyelesaikan kebutuhan dan persoalan sosial masyarakatnya. Pemerintah Indonesia harus bekerja lebih aktif dalam membantu kesejahteraan sosial masyarakat , salah satunya dengan perbantuan petugas Puskesos hingga cakupan desa-desa dan kelurahan untuk melakukan pendataan secara langsung. (*/kk)
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Supiansyah
