"Dinsos memfasilitasi kawan-kawan untuk mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah dan mengakomodir warga yang kurang mampu namun tidak tercover di bantuan Kemensos. Ada programnya, dan saat ini lagi pendataan ke desa-desa, ini program pak Bupati memang, bantuan tunai di luar yang tidak dapat dari Kemensos dan tidak dapat dari desa dan yang tidak tercover tapi warga ini masuk di data DTKS," kata Kepala Dinsos Kukar, H Hamly.
Saat ini pendataan sedang gencar dilakukan oleh Dinsos Kukar melalui Bidang Fakir Miskin (FM) yaitu melakukan penyisiran data di desa-desa untuk melakukan validasi mana-mana orang yang tidak mendapatkan bantuan. "Bersama kawan-kawan bidang FM, itu yang kami lakukan agar bisa mengakomodasi untuk tahun 2022 ini. Bantuannya langsung tunai perbulan, ini program dari pak Bupati termasuk 23 program dedikasi pak Bupati, program kegiatan sosial idaman," ungkapnya.
Program ini ada dua jenis dan diperuntukkan bagi keluarga yang tidak mampu, pertama bantuan untuk keluarga dan kedua bantuan beasiswa bagi anak dari keluarga yang pra sejahtera agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak sehingga tidak terlantar.
"Satu untuk keluarga, dan satu untuk beasiswa bagi anak-anak yang dari keluarga kurang mampu. Jadi anaknya juga mendapatkan beasiswa selama dia termasuk di dalam DTKS. Untuk tingkat SD SMP yang menjadi kewenangan Etam," jelasnya.
Dinsos saat ini sedang mengolah data untuk kemudian melihat mana-mana saja warga yang memang tidak mampu dan itulah yang mendapatkan bantuan dari program ini. "Kita harus bekerja dengan data, saat ini sedang validasi dan simultan bersama bidang FM yang mengintervensi OPD lainnya, untuk dinsos sendiri dari data itu kemudian akan kita tarik mana yang kategori lansia, disabilitas dan anak sekolah yang terlantar. Data terpadu nya satu nanti tinggal menarik saja lagi mana yang untuk OPD-OPD misalnya perikanan pertanian, perdagangan, disdik dan OPD lainnya, kalau di kami Dinas Sosial ya terkait itu tadi yaitu disabilitas, lansia dan anak terlantar," terangnya.
Dirinya menegaskan jika sudah mendapatkan bantuan maka tidak termasuk kategori, ini diperuntukkan bagi yang belum mendapatkan bantuan dan harus divalidasi juga lebih lanjut.
"Karena kadang-kadang data itu berubah, ada yang sudah meninggal ada juga yang sudah pindah domisili bukan warga Kukar lagi, ada juga berubah keadaan ekonominya jika dulu dia terdata, sekarang dia sudah mampu dan mapan ini validasi kami lakukan agar tepat sasaran program ini. Target kami Oktober sudah bisa terealisasi, saat ini selain validasi juga proses SK nya untuk masing-masing kategori tadi karena pembayarannya harus di-SK-kan bupati untuk pertanggungjawaban kita kan," pungkas Hamly. (*/kk)