“Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur terdakwa terbukti menyebabkan kerugian negara. Dan sesuai putusan hakim, vonis delapan tahun penjara,” ucapnya, Rabu (29/9).
Ditambahkannya, vonis hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini tergolong rendah dari tuntutan JPU. Di mana dalam sidang tuntutan sebelumnya, terpidana dituntut dengan hukuman sembilan tahun penjara. “Jadi hanya vonis 8 tahun penjara setelah terpidana hanya bisa mengembalikan uang pengganti sebanyak Rp 200 juta,” tambahnya.
Untuk diketahui, sidang putusan perkara bernomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/Smr tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Dan saat ini terpidana sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tenggarong guna menjalani hukumannya.
penulis : */Handayan
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Kamis tanggal 30 September 2021
“Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur terdakwa terbukti menyebabkan kerugian negara. Dan sesuai putusan hakim, vonis delapan tahun penjara,” ucapnya, Rabu (29/9).
Ditambahkannya, vonis hukum yang dijatuhkan oleh majelis hakim ini tergolong rendah dari tuntutan JPU. Di mana dalam sidang tuntutan sebelumnya, terpidana dituntut dengan hukuman sembilan tahun penjara. “Jadi hanya vonis 8 tahun penjara setelah terpidana hanya bisa mengembalikan uang pengganti sebanyak Rp 200 juta,” tambahnya.
Untuk diketahui, sidang putusan perkara bernomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/Smr tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Dan saat ini terpidana sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Tenggarong guna menjalani hukumannya.
penulis : */Handayan
Editor : Bambang Irawan
Berita/artikel ini sudah terbit di Koran Kaltim edisi cetak Kamis tanggal 30 September 2021