Senin (12/4/2021) dua hari lalu, DPRD Kubar bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kubar dan pihak terkait menggelar rapat membahas hal ini. Dari pemaparan Dishub diketahui seluruh perusahaan sawit yang ada di Kubar ternyata tak memiliki izin penggunaan jalan umum sementara tanggung jawab memperbaiki jalan rusak hingga kini terkesan masih setengah-setengah dan tidak mau dilakukan.
“Lewat data yang kami dapatkan kemarin, ternyata angkutan sawit baik yang mengangkut TBS (Tandan Buah Segar) maupun CPO (Cruel Palm Oil) izinnya sudah mati semua. Makanya kami minta Dinas Perhubungan segera memproses itu,” jelas ketua DPRD Kubar Ridwai Selasa (13/4/2021) kemarin.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kubar tersebut, mayoritas wakil rakyat setuju untuk bisa mengaudit kembali izin-izin perusahaan kelapa sawit. “Kami ada hak meminta buku itu (dokumen Amdal), walaupun tidak ada hak untuk penyelidikan tetapi fungsi pengawasan,” ucap salah anggota dewan dari Partai Demokrat, Paul Vius.
Anita Theresia dari Fraksi PDIP menjelaskan, dari melalui dokumen tersebut bisa diketahui setiap perusahaan ini mempunyai izin apa saja dan yang sudah punya apa saja. Sebab kalau hanya memperkirakan tanpa ada dasarnya, hal ini tidak dapat menyelesaikan masalah. “Selain itu bisa dibentuk pansus untuk memperjelas semua izin mereka,” tegas Anita.
DPRD Kubar dalam waktu dekat juga berencana akan berkunjung ke Dishub Kaltim hingga balai pelaksana jalan nasional Balikpapan, mencari tahu terkait perizinan jalan negara uyang digunakan oleh perusahaan sawit ini.
Penulis: */M Yasin Handayan
Editor: Aspian Nur
