Dari semua potensi kerawanan, Yusran menegaskan kasus politik uang atau money politic menduduki posisi teratas, artinya, paling tinggi kemungkinan kerawanan terjadi. "Politik uang memang menempati urutan pertama. Makanya kami harus tetap melakukan pencegahan yakni melalui sosialisasi," ungkap Yusran lagi.
Kalau politik uang ini dihilangkan maka antara relasi orang dipilih tentunya ada kontrol yang terjadi. "Artinya dia sudah dianggap membeli suara itu. Berbeda kalau dipilih berdasarkan akal sehat," sebutnya
Masyarakat khususnya pemuda diharapkan lebih berani menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran Pilkada, terutama politik uang.
Potensi kerawanan kedua, terkait netralitas ASN, TNI, Polri, kepala desa dan perangkat daerah meskipun ia meyakini TNI Polri khususnya di Nunukan sudah memegang teguh netralitasnya.
Selain politik uang dan netralitas, potensi kerawanan lainnya, diantaranya, penggunaan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah dan pendidikan, ujaran kebencian dan hoaks di medsos, kesulitan mengakses dokumen syarat calon, akurasi data pemilih, mobilisasi pemilih, memilih lebih dari satu kali, kesalahan distribusi logistik maupun PSU, kehabisan surat suara dan netralitas penyelenggara pemilu serta pelanggaran APK.
Editor: Aspian Nur
Dari semua potensi kerawanan, Yusran menegaskan kasus politik uang atau money politic menduduki posisi teratas, artinya, paling tinggi kemungkinan kerawanan terjadi. "Politik uang memang menempati urutan pertama. Makanya kami harus tetap melakukan pencegahan yakni melalui sosialisasi," ungkap Yusran lagi.
Kalau politik uang ini dihilangkan maka antara relasi orang dipilih tentunya ada kontrol yang terjadi. "Artinya dia sudah dianggap membeli suara itu. Berbeda kalau dipilih berdasarkan akal sehat," sebutnya
Masyarakat khususnya pemuda diharapkan lebih berani menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran Pilkada, terutama politik uang.
Potensi kerawanan kedua, terkait netralitas ASN, TNI, Polri, kepala desa dan perangkat daerah meskipun ia meyakini TNI Polri khususnya di Nunukan sudah memegang teguh netralitasnya.
Selain politik uang dan netralitas, potensi kerawanan lainnya, diantaranya, penggunaan fasilitas negara, kampanye di tempat ibadah dan pendidikan, ujaran kebencian dan hoaks di medsos, kesulitan mengakses dokumen syarat calon, akurasi data pemilih, mobilisasi pemilih, memilih lebih dari satu kali, kesalahan distribusi logistik maupun PSU, kehabisan surat suara dan netralitas penyelenggara pemilu serta pelanggaran APK.
Editor: Aspian Nur