Total APBN yang dialokasikan di Kaltara hingga Oktober Rp10,151 triliun, dimana sebesar Rp4,3 triliun dicairkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kaltara. Sementara sisanya dicairkan di Jakarta.
Disebutkan pula, sebesar 65,51 persen di antaranya adalah Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
“Dari total Rp10,151 triliun itu, Rp8,770 triliun sudah terealisasi. Itu termasuk dana transfer yang juga masuk ke dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota di Kaltara,” sebut Indra.
Terdapat 29,06 persen dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tiap-tiap satuan kerja kementerian/Lembaga yakni untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial.
Selain itu, terdapat pula belanja di luar dua kelompok tersebut, berupa belanja langsung yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada warga Kaltara yang di dalamnya adalah anggaran percepatan penanganan dampak Covid-19.
“Belanja tersebut berbentuk bantuan sosial tunai, program keluarga harapan, kartu sembako, kartu prakerja, subsidi upah dan insentif untuk tenaga kerja,” jelas Indra.
Terkait realisasi anggaran di APBD Kaltara, juga disebut lebih tinggi jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto.
“Untuk APBD kami setelah perubahan sebesar Rp2,877 triliun, dengan realisasi sudah sebesar Rp1,851 triliun atau sebesar 64,35 persen. Artinya, jika melihat rilis Kementerian Keuangan, (realisasi) APBN sampai saat ini sekitar 60,77 persen termasuk realisasi keuangan rata-rata di tiap provinsi sekitar 54 persen. Kaltara sudah melebihi rata-rata nasional atau provinsi lainnya. Biasanya pada tanggal yang sama, kita masih di bawah itu, sekarang kita sudah di angka 64,35 persen,” beber Denny.
Menurutnya, meski saat ini Indonesia termasuk Kaltara sedang menghadapi bencana non-alam (Covid-19), realisasi keuangan masih sehat. Hal itu tidak terlepas dari evaluasi yang terus dilakukan, baik oleh gubernur, Pjs gubernur dan sekretaris daerah soal realisasi APBD tahun ini.
“Penggunaannya sendiri sama, yakni wajib 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen kesehatan. Selebihnya sejak Maret dihadapkan dengan Covid-19. Kita fokus penanganan di bidang kesehatan, termasuk dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial,” terangnya. (*)
Editor: Aspian Nur
Berita ini sudah tayang di koran kaltara hari Rabu 4 November 2020 dengan judul Realisasi Anggaran di Kaltara Tinggi
