2 menit baca3 kali dibaca
Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape mulai memunculkan beragam respons di tengah masyarakat.
Di satu sisi, sebagian pengguna mengaku belum terpikir untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan pelarangan tanpa mempertimbangkan keberadaan industri vape legal.
Perbedaan respons itu terlihat di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Kebiasaan menggunakan vape yang telah berlangsung bertahun-tahun membuat sebagian pengguna merasa tidak mudah untuk berhenti. Sementara pelaku usaha menilai persoalan vape perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dalam membedakan produk legal dan ilegal.
Salah satu pengguna vape Bina (23) mengaku, telah menggunakan rokok elektrik selama kurang lebih empat tahun. Meski mengetahui adanya fatwa MUI, ia mengaku belum terlalu memikirkan dampak larangan tersebut terhadap kebiasaannya.
“Ya, sudah lah, enggak apa-apa. Saya juga enggak terlalu memikirkan mau dilarang atau bagaimana. Soalnya kan banyak juga penggunanya,” ujar Bina kepada Korankaltim.com pada Kamis (12/11/2026)
Bagi Bina, vape sudah menjadi bagian dari aktivitas kesehariannya. Ia bahkan mengaku akan merasa kesulitan apabila suatu saat penggunaan rokok elektrik benar-benar dilarang dan mengharuskannya berhenti.
“Kayaknya berat sih,” tambahnya singkat.
Bina mengaku selama ini tidak merasakan gangguan kesehatan yang menurutnya berkaitan dengan penggunaan vape. Ia juga menyebut kebiasaannya tersebut lebih untuk mencari kesenangan, bukan karena tujuan tertentu.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim Sutiardi, meminta pemerintah mengkaji kembali wacana pelarangan vape. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan perbedaan antara produk yang dipasarkan melalui jalur resmi dan produk ilegal yang disalahgunakan untuk peredaran narkotika.
Sutiardi menegaskan, pihaknya menghormati keputusan serta pandangan lembaga keagamaan seperti MUI. Namun, ia menilai penilaian terhadap produk vape juga perlu didasarkan pada profesionalisme dan objektivitas ilmiah.
“Kami sebagai pelaku industri pada prinsipnya sangat menghormati lembaga keagamaan dan otoritas fatwa seperti MUI dalam menjaga moral serta kesehatan masyarakat. Namun, pandangan yang berkembang di kalangan pelaku usaha menekankan pentingnya profesionalisme dan objektivitas ilmiah dalam menilai produk hasil tembakau alternatif atau vape,” ujarnya.
Ia menjelaskan, toko ritel resmi di Kaltim selama ini menjual perangkat dan cairan vape legal yang memiliki pita cukai serta berasal dari jalur distribusi resmi.
“Vape legal merupakan bagian dari ekosistem usaha yang memiliki kewajiban hukum. Sementara penyalahgunaan vape untuk narkoba merupakan aktivitas kriminal yang harus diberantas,” tegasnya.
Karena itu, ARVINDO mendukung pemberantasan narkotika, tetapi meminta penindakan dilakukan secara tepat sasaran agar tidak menyamaratakan seluruh pelaku industri.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah memberantas narkotika, tetapi jangan sampai kejahatan yang dilakukan jaringan ilegal justru mengorbankan pengusaha yang selama ini menjalankan usaha secara taat hukum,” katanya.
Sutiardi juga menyebut munculnya fatwa tersebut mulai memengaruhi kondisi pasar. Sebagian konsumen disebut lebih berhati-hati dalam berbelanja sehingga berdampak terhadap penjualan dan pendapatan toko ritel.
Ia menyayangkan belum dilibatkannya ARVINDO dalam pembahasan kebijakan terkait vape, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami tidak meminta industri ini dibiarkan tanpa pengawasan. Kami meminta pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tepat sasaran, dan kebijakan yang tidak serta-merta mematikan seluruh ekosistem usaha legal,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Di satu sisi, sebagian pengguna mengaku belum terpikir untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil kebijakan pelarangan tanpa mempertimbangkan keberadaan industri vape legal.
Perbedaan respons itu terlihat di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Kebiasaan menggunakan vape yang telah berlangsung bertahun-tahun membuat sebagian pengguna merasa tidak mudah untuk berhenti. Sementara pelaku usaha menilai persoalan vape perlu dilihat secara menyeluruh, terutama dalam membedakan produk legal dan ilegal.
Salah satu pengguna vape Bina (23) mengaku, telah menggunakan rokok elektrik selama kurang lebih empat tahun. Meski mengetahui adanya fatwa MUI, ia mengaku belum terlalu memikirkan dampak larangan tersebut terhadap kebiasaannya.
“Ya, sudah lah, enggak apa-apa. Saya juga enggak terlalu memikirkan mau dilarang atau bagaimana. Soalnya kan banyak juga penggunanya,” ujar Bina kepada Korankaltim.com pada Kamis (12/11/2026)
Bagi Bina, vape sudah menjadi bagian dari aktivitas kesehariannya. Ia bahkan mengaku akan merasa kesulitan apabila suatu saat penggunaan rokok elektrik benar-benar dilarang dan mengharuskannya berhenti.
“Kayaknya berat sih,” tambahnya singkat.
Bina mengaku selama ini tidak merasakan gangguan kesehatan yang menurutnya berkaitan dengan penggunaan vape. Ia juga menyebut kebiasaannya tersebut lebih untuk mencari kesenangan, bukan karena tujuan tertentu.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Kaltim Sutiardi, meminta pemerintah mengkaji kembali wacana pelarangan vape. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan perbedaan antara produk yang dipasarkan melalui jalur resmi dan produk ilegal yang disalahgunakan untuk peredaran narkotika.
Sutiardi menegaskan, pihaknya menghormati keputusan serta pandangan lembaga keagamaan seperti MUI. Namun, ia menilai penilaian terhadap produk vape juga perlu didasarkan pada profesionalisme dan objektivitas ilmiah.
“Kami sebagai pelaku industri pada prinsipnya sangat menghormati lembaga keagamaan dan otoritas fatwa seperti MUI dalam menjaga moral serta kesehatan masyarakat. Namun, pandangan yang berkembang di kalangan pelaku usaha menekankan pentingnya profesionalisme dan objektivitas ilmiah dalam menilai produk hasil tembakau alternatif atau vape,” ujarnya.
Ia menjelaskan, toko ritel resmi di Kaltim selama ini menjual perangkat dan cairan vape legal yang memiliki pita cukai serta berasal dari jalur distribusi resmi.
“Vape legal merupakan bagian dari ekosistem usaha yang memiliki kewajiban hukum. Sementara penyalahgunaan vape untuk narkoba merupakan aktivitas kriminal yang harus diberantas,” tegasnya.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Karena itu, ARVINDO mendukung pemberantasan narkotika, tetapi meminta penindakan dilakukan secara tepat sasaran agar tidak menyamaratakan seluruh pelaku industri.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah memberantas narkotika, tetapi jangan sampai kejahatan yang dilakukan jaringan ilegal justru mengorbankan pengusaha yang selama ini menjalankan usaha secara taat hukum,” katanya.
Sutiardi juga menyebut munculnya fatwa tersebut mulai memengaruhi kondisi pasar. Sebagian konsumen disebut lebih berhati-hati dalam berbelanja sehingga berdampak terhadap penjualan dan pendapatan toko ritel.
Ia menyayangkan belum dilibatkannya ARVINDO dalam pembahasan kebijakan terkait vape, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami tidak meminta industri ini dibiarkan tanpa pengawasan. Kami meminta pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tepat sasaran, dan kebijakan yang tidak serta-merta mematikan seluruh ekosistem usaha legal,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Pusat gempa berada di darat 23 km timur laut Kab. Gayo Lues
11 Nov 2026, 06:05:21 WIB • Kedalaman 5 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 12 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
