Rakordal berlangsung secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring), diikuti seluruh perangkat daerah, dibuka dan dipimpin Bupati Edi Damansyah.
Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna dalam laporannya menyampaikan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pembangunan daerah.
“Rakor digelar untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan tujuannya untuk memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan” kata Nana, sapaan akrab Syarifah Vanesa Vilna.
Progres yang ada saat ini terus diupayakan untuk percepatan. Percepatan pengesahan APBD tahun 2023 masih belum diimbangi dengan eksekusi pelaksanaan di Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan.
“Hal ini belum sejalan dengan harapan dan semangat dari hasil diskusi beberapa waktu yang lalu. Melalui rakor ini saya berharap, kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam progres pelaksanaan kegiatan. Kami ingin mendapat penjelasan OPD baik dinas, badan hingga tingkat UPTD,” jelas Nana.
Hadir juga dalam Rakordal ini Wakil Bupati Rendi Solihin, Seketaris Daerah Sunggono dan Asisten II Wiyono juga seluruh asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah dan kepala desa se-Kutai Kartanegara.
Editor: Aspian Nur
Rakordal berlangsung secara luar jaringan (luring) dan dalam jaringan (daring), diikuti seluruh perangkat daerah, dibuka dan dipimpin Bupati Edi Damansyah.
Plt Kepala Bappeda Kukar Syarifah Vanesa Vilna dalam laporannya menyampaikan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pembangunan daerah.
“Rakor digelar untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sedangkan tujuannya untuk memberikan solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan” kata Nana, sapaan akrab Syarifah Vanesa Vilna.
Progres yang ada saat ini terus diupayakan untuk percepatan. Percepatan pengesahan APBD tahun 2023 masih belum diimbangi dengan eksekusi pelaksanaan di Organisasi Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan.
“Hal ini belum sejalan dengan harapan dan semangat dari hasil diskusi beberapa waktu yang lalu. Melalui rakor ini saya berharap, kita dapat menyelesaikan permasalahan dalam progres pelaksanaan kegiatan. Kami ingin mendapat penjelasan OPD baik dinas, badan hingga tingkat UPTD,” jelas Nana.
Hadir juga dalam Rakordal ini Wakil Bupati Rendi Solihin, Seketaris Daerah Sunggono dan Asisten II Wiyono juga seluruh asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, lurah dan kepala desa se-Kutai Kartanegara.
Editor: Aspian Nur