2 menit baca
Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Persoalan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Kukar. Desman Minang Endianto menegaskan pentingnya solusi konkret agar para pegawai memperoleh kepastian tempat bertugas tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Menurut Desman, penataan penempatan PPPK tidak cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga perlu melihat kesesuaian kualifikasi, fungsi jabatan hingga kondisi pegawai yang bersangkutan.
Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar terkait penempatan PPPK Optimalisasi yang dipimpin Desman di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Desman mendorong pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan penempatan berlarut-larut. Menurutnya, para PPPK membutuhkan kejelasan agar dapat menjalankan tugas secara optimal dan memiliki kepastian dalam bekerja.
Ia juga mengingatkan bahwa peluang penataan kembali penempatan pegawai telah mendapat penjelasan dalam konsultasi DPRD Kukar dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penyesuaian dimungkinkan sepanjang tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, kualifikasi pendidikan, serta fungsi jabatan.
“Yang terpenting harus ada langkah nyata dan kepastian bagi teman-teman PPPK. Aspirasi mereka perlu didengar dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penataan. Namun, kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat juga harus tetap berjalan,” kata Desman.
RDP itu turut melibatkan perwakilan BKN melalui sambungan Zoom, BKPSDM Kukar, Bagian Organisasi Setkab Kukar, anggota DPRD serta perwakilan PPPK Optimalisasi. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan melalui koordinasi lintas instansi.
Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah penyelesaian pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Bagian Organisasi Setkab Kukar juga memaparkan opsi kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai salah satu alternatif yang dapat dikaji dalam penataan pola kerja.
Dari hasil RDP, Bagian Organisasi Setkab Kukar ditargetkan menuntaskan pemetaan Anjab-ABK beserta opsi kebijakan WFA hingga akhir November 2026. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan bagi BKPSDM Kukar untuk menindaklanjuti penataan penempatan PPPK Optimalisasi.
Desman juga mendorong agar perwakilan PPPK dilibatkan dalam proses pembahasan berikutnya. Dengan begitu, kebijakan yang disusun tidak hanya berdasarkan kebutuhan administratif, tetapi turut mempertimbangkan aspirasi serta kondisi nyata para pegawai di lapangan.
Bagi Desman, penyelesaian persoalan ini membutuhkan keseriusan dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dengan para PPPK. DPRD Kukar melalui Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan yang telah disepakati benar-benar ditindaklanjuti.
Ia berharap penataan tersebut nantinya menghasilkan solusi yang adil, proporsional, dan memberikan kepastian bagi PPPK Optimalisasi dalam menjalankan tugas pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. “Harapan kita persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai para pegawai terus menunggu tanpa kepastian. Kita ingin ada solusi yang memperhatikan kepentingan pegawai sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tegas Politikus PKB ini.
Melalui pengawalan tersebut, Komisi I DPRD Kukar ingin memastikan aspirasi PPPK tidak berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat, tetapi berujung pada tindak lanjut dan kebijakan yang memberikan kepastian bagi para pegawai. “Kami siap mengawal dan memperjuangkan,” demikian Desman. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Menurut Desman, penataan penempatan PPPK tidak cukup hanya mempertimbangkan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga perlu melihat kesesuaian kualifikasi, fungsi jabatan hingga kondisi pegawai yang bersangkutan.
Hal tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar terkait penempatan PPPK Optimalisasi yang dipimpin Desman di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Desman mendorong pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan penempatan berlarut-larut. Menurutnya, para PPPK membutuhkan kejelasan agar dapat menjalankan tugas secara optimal dan memiliki kepastian dalam bekerja.
Ia juga mengingatkan bahwa peluang penataan kembali penempatan pegawai telah mendapat penjelasan dalam konsultasi DPRD Kukar dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penyesuaian dimungkinkan sepanjang tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, kualifikasi pendidikan, serta fungsi jabatan.
“Yang terpenting harus ada langkah nyata dan kepastian bagi teman-teman PPPK. Aspirasi mereka perlu didengar dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penataan. Namun, kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat juga harus tetap berjalan,” kata Desman.
RDP itu turut melibatkan perwakilan BKN melalui sambungan Zoom, BKPSDM Kukar, Bagian Organisasi Setkab Kukar, anggota DPRD serta perwakilan PPPK Optimalisasi. Kehadiran berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan melalui koordinasi lintas instansi.
Salah satu pembahasan yang mengemuka adalah penyelesaian pemetaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Bagian Organisasi Setkab Kukar juga memaparkan opsi kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai salah satu alternatif yang dapat dikaji dalam penataan pola kerja.
Dari hasil RDP, Bagian Organisasi Setkab Kukar ditargetkan menuntaskan pemetaan Anjab-ABK beserta opsi kebijakan WFA hingga akhir November 2026. Selanjutnya, hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan bagi BKPSDM Kukar untuk menindaklanjuti penataan penempatan PPPK Optimalisasi.
Desman juga mendorong agar perwakilan PPPK dilibatkan dalam proses pembahasan berikutnya. Dengan begitu, kebijakan yang disusun tidak hanya berdasarkan kebutuhan administratif, tetapi turut mempertimbangkan aspirasi serta kondisi nyata para pegawai di lapangan.
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Bagi Desman, penyelesaian persoalan ini membutuhkan keseriusan dan komunikasi yang terbuka antara pemerintah daerah dengan para PPPK. DPRD Kukar melalui Komisi I akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap tahapan yang telah disepakati benar-benar ditindaklanjuti.
Ia berharap penataan tersebut nantinya menghasilkan solusi yang adil, proporsional, dan memberikan kepastian bagi PPPK Optimalisasi dalam menjalankan tugas pengabdian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. “Harapan kita persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai para pegawai terus menunggu tanpa kepastian. Kita ingin ada solusi yang memperhatikan kepentingan pegawai sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” tegas Politikus PKB ini.
Melalui pengawalan tersebut, Komisi I DPRD Kukar ingin memastikan aspirasi PPPK tidak berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat, tetapi berujung pada tindak lanjut dan kebijakan yang memberikan kepastian bagi para pegawai. “Kami siap mengawal dan memperjuangkan,” demikian Desman. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Pusat gempa berada di laut 29 km Barat Laut PULAUPANJANG
13 Nov 2026, 11:49:34 WIB • Kedalaman 17 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 13 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
