Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 16-20 November 2026 di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam, Samarinda. Melalui kegiatan ini, Dinkes Kubar berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi, sehingga penanganan penyalahgunaan narkoba tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan di luar daerah.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kubar, Weda, mengatakan peserta yang disiapkan berasal dari sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, yakni RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS), Puskesmas Melak, Puskesmas Barong Tongkok, serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kubar.
Dari total 17 peserta tersebut, dua orang merupakan perwakilan BNK, sedangkan peserta lainnya berasal dari unsur tenaga kesehatan. Mereka dipersiapkan untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait penyalahgunaan narkotika.
"Rencana kita akan melatih tenaga kesehatan dari puskesmas menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor untuk narkoba," ujar Weda kepada Korankaltim.com, Jumat (13/11/2026).
IPWL merupakan fasilitas kesehatan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menerima pelaporan dari pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat memperoleh asesmen serta penanganan dan rehabilitasi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Weda menjelaskan, penyiapan tenaga baru diperlukan karena sebagian petugas yang sebelumnya pernah mengikuti pembekalan telah berpindah tugas. Kondisi tersebut membuat Dinkes perlu kembali menyiapkan sumber daya manusia agar pelayanan dapat terus berjalan.
"Dulu pernah, mungkin tahun berapa. Orang-orangnya juga sudah ada yang pindah. Jadi, yang ini baru kita lakukan lagi," ujarnya.
Menurut Weda, keberadaan petugas yang memiliki kompetensi dalam layanan IPWL diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan akses rehabilitasi. Selama ini, persoalan penyalahgunaan narkoba di Kubar dinilai perlu mendapat perhatian, meskipun pihaknya belum memiliki data pasti mengenai jumlah pengguna.
"Harapan kita di Kutai Barat ini dengan bertambahnya IPWL, karena pengguna narkoba ini cukup lumayan, walaupun kita tidak punya datanya. Data mungkin ada di kepolisian," jelasnya.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tersebut juga diharapkan mendorong masyarakat agar tidak ragu mengakses layanan rehabilitasi. Sosialisasi mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
Weda menyebut peserta pelatihan berasal dari tenaga profesional dengan latar belakang berbeda, mulai dokter, perawat hingga tenaga administrasi. Mereka akan mendapatkan pembekalan dan sertifikat sebagai bagian dari peningkatan kompetensi dalam mendukung pelayanan IPWL sesuai tugas dan kewenangannya.
"Jadi, bukan kader. Mereka nanti masuk tenaga kesehatan profesional, istilahnya. Dengan sertifikat, mereka punya hak untuk melakukan pelayanan terhadap penderita narkoba sesuai diagnosisnya," terangnya.
Untuk penanganan lebih lanjut, pelayanan akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan kondisi pasien. Apabila membutuhkan penanganan khusus yang tidak dapat dilakukan di fasilitas kesehatan setempat, pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki layanan rehabilitasi, termasuk fasilitas di Samarinda.
"Artinya kalau memang sudah sangat parah, berarti dikirim ke rumah sakit rehabilitasi. Paling rumah sakit minimal di Samarinda, atau ke rumah sakit jiwa yang punya layanan itu," tuturnya.
Dengan penyiapan 17 tenaga kesehatan tersebut, Dinkes Kubar berharap pelayanan penanganan penyalahgunaan narkotika semakin mudah dijangkau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan diharapkan dapat memperoleh penanganan dan pendampingan sesuai kebutuhan tanpa harus kesulitan mencari akses layanan. (Adv) T2 – Kesehatan
Editor: Aspian Nur
Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 16-20 November 2026 di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Atma Husada Mahakam, Samarinda. Melalui kegiatan ini, Dinkes Kubar berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan rehabilitasi, sehingga penanganan penyalahgunaan narkoba tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan di luar daerah.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kubar, Weda, mengatakan peserta yang disiapkan berasal dari sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, yakni RSUD Harapan Insan Sendawar (HIS), Puskesmas Melak, Puskesmas Barong Tongkok, serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kubar.
Dari total 17 peserta tersebut, dua orang merupakan perwakilan BNK, sedangkan peserta lainnya berasal dari unsur tenaga kesehatan. Mereka dipersiapkan untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan terkait penyalahgunaan narkotika.
"Rencana kita akan melatih tenaga kesehatan dari puskesmas menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor untuk narkoba," ujar Weda kepada Korankaltim.com, Jumat (13/11/2026).
IPWL merupakan fasilitas kesehatan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menerima pelaporan dari pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat memperoleh asesmen serta penanganan dan rehabilitasi sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
Weda menjelaskan, penyiapan tenaga baru diperlukan karena sebagian petugas yang sebelumnya pernah mengikuti pembekalan telah berpindah tugas. Kondisi tersebut membuat Dinkes perlu kembali menyiapkan sumber daya manusia agar pelayanan dapat terus berjalan.
"Dulu pernah, mungkin tahun berapa. Orang-orangnya juga sudah ada yang pindah. Jadi, yang ini baru kita lakukan lagi," ujarnya.
Menurut Weda, keberadaan petugas yang memiliki kompetensi dalam layanan IPWL diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan akses rehabilitasi. Selama ini, persoalan penyalahgunaan narkoba di Kubar dinilai perlu mendapat perhatian, meskipun pihaknya belum memiliki data pasti mengenai jumlah pengguna.
"Harapan kita di Kutai Barat ini dengan bertambahnya IPWL, karena pengguna narkoba ini cukup lumayan, walaupun kita tidak punya datanya. Data mungkin ada di kepolisian," jelasnya.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tersebut juga diharapkan mendorong masyarakat agar tidak ragu mengakses layanan rehabilitasi. Sosialisasi mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
Weda menyebut peserta pelatihan berasal dari tenaga profesional dengan latar belakang berbeda, mulai dokter, perawat hingga tenaga administrasi. Mereka akan mendapatkan pembekalan dan sertifikat sebagai bagian dari peningkatan kompetensi dalam mendukung pelayanan IPWL sesuai tugas dan kewenangannya.
"Jadi, bukan kader. Mereka nanti masuk tenaga kesehatan profesional, istilahnya. Dengan sertifikat, mereka punya hak untuk melakukan pelayanan terhadap penderita narkoba sesuai diagnosisnya," terangnya.