2 menit baca
Penulis: Muhammad Heriansyah
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Kepastian pembayaran insentif bagi guru honorer/non-ASN dan guru agama menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Komisi IV DPRD Kukar meminta pemerintah daerah membenahi mekanisme penyaluran agar hak para tenaga pendidik tersebut tidak terus tertunda akibat persoalan administrasi.
Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kementerian Agama Kukar, serta organisasi profesi guru di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV M. Andi Faisal didampingi anggota Komisi IV, Mohammad Idham. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan, verifikasi hingga pencairan insentif.
“Menurut hemat kami Komisi IV, keterlambatan pembayaran yang berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, insentif tersebut memiliki arti penting dalam membantu kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini turut berkontribusi dalam pelayanan pendidikan di Kukar,” kata Andi Faisal kepada korankaltim.com, Jumat (13/11/2026).
Politikus Golkar ini meminta seluruh pihak terkait menjadikan persoalan tahun ini sebagai bahan pembenahan, terutama dalam mempersiapkan mekanisme penyaluran insentif pada 2027.
“DPRD ingin sejak awal sudah ada kejelasan mengenai tahapan pengajuan, persyaratan penerima, proses verifikasi hingga jadwal pencairan. Dengan demikian, potensi keterlambatan dapat diantisipasi sebelum memasuki periode pembayaran,” jelas Ical sapaan akrabnya.
Dalam RDP itu, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kukar memaparkan bahwa keterlambatan dipengaruhi proses verifikasi dan validasi data penerima serta penyesuaian anggaran. Sementara insentif untuk periode Juli hingga Oktober 2026 masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan proses pencairan.
“Kami Komisi IV juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sekolah diminta lebih cermat serta disiplin dalam melengkapi dokumen persyaratan, baik melalui sistem elektronik maupun berkas fisik, agar tidak menghambat proses verifikasi,” terangnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kukar berharap persoalan penyaluran insentif tidak kembali berulang pada tahun mendatang. Selain memastikan hak tenaga pendidik terpenuhi, perbaikan sistem juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola bantuan yang lebih transparan, tertib, dan memiliki kepastian waktu.
“Bagi DPRD Kukar, perhatian terhadap kesejahteraan guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan daerah. Sebab, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya membutuhkan fasilitas dan program pembelajaran, tetapi juga dukungan nyata terhadap para tenaga pendidik yang berada di garis depan mencerdaskan generasi penerus Kukar,” tegas Ical. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kukar bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kementerian Agama Kukar, serta organisasi profesi guru di Ruang Rapat Serbaguna DPRD Kukar, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV M. Andi Faisal didampingi anggota Komisi IV, Mohammad Idham. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan, verifikasi hingga pencairan insentif.
“Menurut hemat kami Komisi IV, keterlambatan pembayaran yang berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Sebab, insentif tersebut memiliki arti penting dalam membantu kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini turut berkontribusi dalam pelayanan pendidikan di Kukar,” kata Andi Faisal kepada korankaltim.com, Jumat (13/11/2026).
Politikus Golkar ini meminta seluruh pihak terkait menjadikan persoalan tahun ini sebagai bahan pembenahan, terutama dalam mempersiapkan mekanisme penyaluran insentif pada 2027.
“DPRD ingin sejak awal sudah ada kejelasan mengenai tahapan pengajuan, persyaratan penerima, proses verifikasi hingga jadwal pencairan. Dengan demikian, potensi keterlambatan dapat diantisipasi sebelum memasuki periode pembayaran,” jelas Ical sapaan akrabnya.
Dalam RDP itu, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kukar memaparkan bahwa keterlambatan dipengaruhi proses verifikasi dan validasi data penerima serta penyesuaian anggaran. Sementara insentif untuk periode Juli hingga Oktober 2026 masih dalam tahap penyelesaian administrasi dan proses pencairan.
“Kami Komisi IV juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sekolah diminta lebih cermat serta disiplin dalam melengkapi dokumen persyaratan, baik melalui sistem elektronik maupun berkas fisik, agar tidak menghambat proses verifikasi,” terangnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kukar berharap persoalan penyaluran insentif tidak kembali berulang pada tahun mendatang. Selain memastikan hak tenaga pendidik terpenuhi, perbaikan sistem juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola bantuan yang lebih transparan, tertib, dan memiliki kepastian waktu.
“Bagi DPRD Kukar, perhatian terhadap kesejahteraan guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan daerah. Sebab, peningkatan mutu pendidikan tidak hanya membutuhkan fasilitas dan program pembelajaran, tetapi juga dukungan nyata terhadap para tenaga pendidik yang berada di garis depan mencerdaskan generasi penerus Kukar,” tegas Ical. (Adv)
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 32 km barat laut Pulau Panjang
13 Nov 2026, 02:14:40 WIB • Kedalaman 17 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 13 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
