1 menit baca
Penulis: Muhammad Anshori
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai pedoman teknis pelaksanaan program keagamaan di lapangan.
Meski Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum program tersebut telah disahkan, pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal. Hal ini lantaran aturan turunan yang mengatur teknis pelaksanaan belum diterbitkan. Kondisi tersebut juga berdampak pada belum jelasnya penyelesaian persoalan insentif bagi para guru ngaji.
Ahmad Yani mengapresiasi substansi program tersebut karena dinilai penting untuk membina mental dan spiritual masyarakat Kukar. Namun, ia menyayangkan lambatnya proses penyusunan aturan pelaksana yang berpengaruh terhadap kepastian pelaksanaan program dan kesejahteraan tenaga pengajar.
“Sampai saat ini belum ada Perbup yang mengatur teknis pelaksanaannya supaya bisa diimplementasikan,” ungkap Ahmad Yani, Kamis (12/11/2026).
Kata dia, Perda pada dasarnya hanya memuat kerangka kebijakan yang bersifat umum. Guna mengisi ruang implementasi yang lebih spesifik, termasuk alokasi anggaran, mekanisme distribusi, dan standar kesejahteraan guru ngaji, kehadiran Perbup menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.
Terlebih, perintah untuk menindaklanjuti Perda melalui instrumen Perbup telah termaksud secara jelas di dalam regulasi tersebut. Oleh sebab itu, Pemkab Kukar dinilai memiliki kewajiban administratif untuk segera merampungkannya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar menghindari kesan mengumbar janji program tanpa eksekusi yang nyata di tengah masyarakat. Publik menanti wujud konkret dari program yang telah disosialisasikan secara luas.
“Jangan sampai kegiatan sudah diganungkan, tapi manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat, kami harap Perbup segera diterbitkan supaya program tersebut bisa betul-betul dilaksanakan,” pungkasnya. (adv)
Meski Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum program tersebut telah disahkan, pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal. Hal ini lantaran aturan turunan yang mengatur teknis pelaksanaan belum diterbitkan. Kondisi tersebut juga berdampak pada belum jelasnya penyelesaian persoalan insentif bagi para guru ngaji.
Ahmad Yani mengapresiasi substansi program tersebut karena dinilai penting untuk membina mental dan spiritual masyarakat Kukar. Namun, ia menyayangkan lambatnya proses penyusunan aturan pelaksana yang berpengaruh terhadap kepastian pelaksanaan program dan kesejahteraan tenaga pengajar.
“Sampai saat ini belum ada Perbup yang mengatur teknis pelaksanaannya supaya bisa diimplementasikan,” ungkap Ahmad Yani, Kamis (12/11/2026).
Kata dia, Perda pada dasarnya hanya memuat kerangka kebijakan yang bersifat umum. Guna mengisi ruang implementasi yang lebih spesifik, termasuk alokasi anggaran, mekanisme distribusi, dan standar kesejahteraan guru ngaji, kehadiran Perbup menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar.
Terlebih, perintah untuk menindaklanjuti Perda melalui instrumen Perbup telah termaksud secara jelas di dalam regulasi tersebut. Oleh sebab itu, Pemkab Kukar dinilai memiliki kewajiban administratif untuk segera merampungkannya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah agar menghindari kesan mengumbar janji program tanpa eksekusi yang nyata di tengah masyarakat. Publik menanti wujud konkret dari program yang telah disosialisasikan secara luas.
“Jangan sampai kegiatan sudah diganungkan, tapi manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat, kami harap Perbup segera diterbitkan supaya program tersebut bisa betul-betul dilaksanakan,” pungkasnya. (adv)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
Pusat gempa berada di laut 73 km Timur Laut Ruteng, Manggarai
12 Nov 2026, 18:16:30 WIB • Kedalaman 13 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 12 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
11.59
Ashar
15.21
Maghrib
18.03
Isya
19.15
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
