Ia menjalaskan, berdasarkan hasil uji di lapangan, proyek ini menyesuaikan sejumlah pekerjaan rumah yang belum dibereskan oleh pemerintah setempat. Ada beberapa kendala teknis yang mendesak di antaranya meliputi pembangunan sistem pengelolaan air limbah, pekerjaan penyelesaian akhir, penyusunan manajemen pengelola, hingga kesiapan tenaga kerja lokal. "Kami tergetkan fasilitas industri ini minimal sudah harus beroperasi penuh pada 2027 nanti," ujarnya.
Kata dia, keberadaan pabrik ini dinilai sangat penting karena Muara Badak merupakan salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Kalimantan Timur (Kaltim). Mayoritas masyarakat setempat, khususnya petani dan nelayan, menggantungkan hidupnya dari sektor budi daya ini.
"Karena pabrik lokal ini tak beroperasi sampai saat ini, hasil produksi rumput laut melimpah dari Muara Badak terpaksa harus dikirim ke luar pulau untuk menjalani proses pengolahan," ungkapnya.
Ia menegaskan, petani dan nelayan di wilayah tersebut memang berbudidaya rumput laut. Tapi selama ini, hasil produksi mereka masih banyak dikirim ke luar daerah, termasuk ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk diolah.
Pembangunan pabrik ini pada awalnya dirancang sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mendorong program hilirisasi. Tujuannya agar komoditas mentah milik masyarakat bisa diolah langsung di dalam daerah, sehingga menciptakan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Melalui industri ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi, menjaga stabilitas harga di tingkat petani, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga Muara Badak. "Kami tegaskan menegaskan tidak akan membiarkan aset bernilai puluhan miliar itu terus terbengkalai tanpa aktivitas," tegasnya. (Adv)
