Langkah ini diambil menyusul adanya pandangan dan arahan dari beberala fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar yang menilai pemerintah daerah perlu lebih agresif dalam memaksimalkan potensi lokal demi menjaga stabilitas anggaran di tengah kebijakan efisiensi saat ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, H Sunggono menegaskan, pariwisata memiliki daya tarik serta nilai ekonomi tinggi yang sangat potensial untuk dikembangkan secara serius. "Yang jelas sektor pariwisata juga masuk demi stabilitas anggaran di tengah efesiensi ini," kata H Sunggono, Senin (5/10/2026).
Ia mengungkapan, Pemkab Kukar kini tengah menjalankan strategi ganda berupa diversifikasi dan intensifikasi anggaran demi menggali kembali potensi-potensi daerah yang belum tergarap maksimal.
Selain pariwisata, kata dia, sektor perpajakan konvensional juga terus diperketat. Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya yang bersumber dari kawasan perkebunan plasma. "Artinya dari potensi yang ada itu kita bisa lebih meningkatkan pendapatan," ujarnya.
Melalui strategi diversifikasi non-migas ini, Pemkab Kukar berharap dapat membangun kemandirian fiskal yang kokoh sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan jangka panjang di Kukar. "Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengidentifikasi dan mematangkan sektor alternatif lain yang bernilai ekonomis tinggi," tutupnya. (adv)