Legislator PKB ini mengungkapkan bahwa penurunan daya beli masyarakat ini diketahui langsung dari laporan beberapa kelompok tani nelayan yang mengadu ke komisi-komisi di DPRD Kukar.
“Kawan-kawan kelompok tani nelayan ini melaporkan kepada kami selain ke Komisi II bahwa terjadi penurunan pendapatan dan kesulitan masyarakat untuk menjual ikan nya, jadi faktor yang menyebabkan masyarakat sulit menjual hasil ikannya karena memang daya beli masyarakat itu menurun jauh,” kata Eko.
Ia menuturkan adapun faktor penyebab terjadinya kondisi ini sedang pelajari oleh para anggota dewan dengan secara berkala melakukan tugas pokok fungsinya yaitu pengawasan.
“Kami DPRD melihat ke lapangan penyebab masalah itu terjadi apa, dugaan sementara adalah akibat penurunan APBD sehingga daya beli masyarakat menurun membuat warga kita yang bergerak di perikanan kesulitan untuk menjual hasil ikannya dan terindikasi konsumen lebih banyak membeli lauk pauknya berupa tahu tempe dan sayuran,” tuturnya.
Biasanya warga, lanjut Eko untuk memenuhi kebutuhan lauk pauknya dengan membeli ikan ayam dan daging, namun karena daya beli menurun maka mereka lebih fokus ke sayur-sayuran dan membeli tahu tempe.
“Jadi ini menjadi PR kita DPRD untuk memastikan apa penyebabnya dan solusi ke depannya seperti apa ,” tegasnya.
Penurunan APBD memang dipercaya menyebabkan berbagai efek domino di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, untuk di 2026 ini dalam APBD perubahan tidak direalisasikannya dana pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Ya tentu sedikit berpengaruh karena di perubahan kemarin memang kita minim aspirasi pokok-pokok pikiran minim jadi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk bersabar dulu kita carikan jalan keluarnya agar tanpa pokir tetap berjalan kegiatan di desa-desa dan kelurahan. Ya tentu pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan perikanan yang lagi kita perhatikan,” demikian Eko. (Adv)
Editor: Erwin