Rampungkan Paripurna, DPRD dan Eksekutif Sepakati Perda Penetapan Pemekaran Delapan Desa dan Perda RPJMD

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid dihadiri perwakilan eksekutif yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono beserta unsur Forkopimda.

Diawali Rapat Paripurna ke-21 dengan agenda Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pemandangan Umum Fraksi terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah, Rencana Pembangunan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penangkapan Ikan dan tanggapan pemerintah terhadap empat Raperda Usulan DPRD yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Konflik Sosial, perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya, Kota Ramah Hak Asasi manusia Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kutai Kartanegara, dilanjutkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Selanjutnya, Rapat Paripurna Ke-22 Masa Sidang I dengan agenda Laporan Akhir Pansus dan Persetujuan Bersama terhadap Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029, Laporan Akhir Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) dan Persetujuan Bersama terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang, Pembentukan Desa Sungal Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu, Pembentukan Desa Tanjung Berukang Kecamatan Anggana, Pembentukan Desa Loa Duri Seberang Kecamatan Loa Janan, Pembentukan Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak, Pembentukan Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu, Pembentukan Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut, Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Mangkurawang menjadi Desa Mangkurawang Darat Kecamatan Tenggarong.

Penyampaian tanggapan bupati terhadap pandangan akhir / persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Perda. Dalam penjelasannya, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, mengatakan bahwa pembentukan desa baru ini akan berjalan sesuai dalam tahun 2026.

“Desa karena sudah disetuju menjadi definitif ya bekerjalah nanti dengan cara-cara bahwa desa itu definitif dan memang butuh anggaran,” kata Ahmad Yani kepada awak media.

Sebagai desa definitif tentu butuh kebutuhan-kebutuhan terkait dengan dana desa, alokasi dana desa dan sebagainya dan ini akan menjadi bagian tanggung jawab pemerintah kabupaten ke depan.

Karena itu, Ahmad Yani menegaskan ketika sudah disepakati menjadi desa definitif, maka konsekuensinya persiapan anggaran juga harus mengikuti.

“Oleh karena itu ke delapan desa tersebut itu tentu kita harap dianggarkan di tahun 2026 walaupun masih menunggu proses-proses terkait dengan nomor registrasi desa-nya tapi itu kan sambil berjalan dan pada intinya pemerintah kabupaten harus menyiapkan anggaran di tahun 2026,” tegas Legislator PDIP ini. (Adv)

Editor: Erwin

Rampungkan Paripurna, DPRD dan Eksekutif Sepakati Perda Penetapan Pemekaran Delapan Desa dan Perda RPJMD

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini