Fraksi PDIP Tekankan Pentingnya Kemandirian Fiskal Daerah, Tak Bergantung Dana Transfer Pusat

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Masniyah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kukar yang telah menyusun perubahan APBD dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian dan keuangan daerah. Namun, pihaknya juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan.

“Salah satu catatan penting terkait pendapatan daerah yang mengalami penurunan hingga Rp293 miliar. Penurunan ini terutama bersumber dari berkurangnya transfer dana pemerintah pusat,” kata Masniyah.

Ia melanjutkan, menurut Fraksi PDIP, kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan Kukar terhadap dana pusat, khususnya karena sektor pertambangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dana bagi hasil (DBH) batu bara dan migas. Meski demikian, Fraksi PDIP menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mengalami perubahan.

“Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menggali potensi PAD melalui pemanfaatan teknologi, penguatan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru,” ungkap Masniyah.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memprioritaskan penggunaan anggaran sesuai regulasi, di antaranya untuk mendukung program nasional dan pembangunan sektor prioritas. Beberapa di antaranya yaitu pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Masniyah juga menyinggung program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang baru saja diluncurkan. Menurutnya, program ini mampu menjawab keresahan orang tua siswa dan menunjukkan perhatian pemerintah pada dunia pendidikan.

Fraksi PDIP juga memberi perhatian pada program beasiswa berjenjang serta alokasi Rp50 juta per RT. Menurutnya, program ini harus direalisasikan dengan baik, dengan melibatkan inspektorat daerah sebagai pengawas agar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP meminta agar bantuan langsung untuk masyarakat, baik petani, nelayan, UMKM, maupun kelompok masyarakat kecil lainnya tetap menjadi prioritas. Program semacam ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi rakyat di tengah dinamika perekonomian nasional.

“Namun disisi lain Fraksi PDIP juga mengapresiasi transparansi pemerintah daerah yang terbuka dalam menyampaikan kondisi pendapatan. Namun, perlunya strategi komprehensif untuk mengatasi persoalan ini agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” tegasnya. (adv)

Editor: Erwin

Fraksi PDIP Tekankan Pentingnya Kemandirian Fiskal Daerah, Tak Bergantung Dana Transfer Pusat

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini