Anggota Komisi III DPRD Kukar Johansyah mengungkapkan seluruh anggota dewan dari Fraksi Golkar mengikuti bimtek ini karena suatu agenda yang sangat penting karena merupakan hal yang sangat positif bagi kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia.
“Karena kegiatannya diikuti oleh Bupati, Gubernur, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPD Kabupaten seluruh Indonesia yang dilaksanakan dua gelombang. Pematerinya juga sangat penting, selain Ketua DPP Partai Golkar Pak Bahlil, juga ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi,” ungkap Johan kepada korankaltim.com, Minggu (28/9/2025).
Adapun materi penting yang disampaikan yakni berkaitan bagaimana situasi dan kondisi Indonesia saat ini. Ketua DPP Golkar meminta kepada seluruh kader Partai Golkar supaya menjaga keamanan dan ketertiban di masing-masing daerah.
Kader juga diminta tak menggunakan mobil yang mewah dan jangan memakai barang-barang yang bisa memancing amarah dari masyarakat.
“Karena kita sekarang berada pada era yang sudah disoroti oleh masyarakat. Yang kedua, Partai Golkar juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kader-kader Partai Golkar itu siap dan berupaya bersama-sama dengan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia,” terang Johan yang merupakan Sekretaris DPD Golkar Kukar ini.
Arahan yang selanjutnya adalah ke depan Partai Golkar siap untuk mendukung rancangan undang-undang perampasan aset, karena itu adalah bagian yang diinginkan oleh masyarakat. Jika ada kader-kader Partai Golkar yang tidak mengikuti arahan partai, maka pusat akan mengambil tindakan jelas untuk mengganti dan melakukan PAW anggota yang tidak melaksanakan serta tidak sesuai dengan arahan dari DPP Partai Golkar.
Ditegaskan Johan, Partai Golkar siap mendukung RUU perampasan aset bagi koruptor. Progres pembahasan saat ini masuk dalam agenda prolegnas DPR RI Indonesia.
“Dan mudah-mudahan tahun ini akan diagendakan menjadi undang-undang. Yang terakhir arahan beliau adalah kegiatan kita laksanakan bukan hanya sebagai acara seremonial. Kader hadir tepat waktu, kalau ada yang tidak hadir itu akan disanksi dengan sanksi disiplin. Kalau perlu dikasih SP karena kita tidak mau acaranya dianggap masyarakat sekadar acara seremonial. Anggota Fraksi Partai Golkar, Kabupaten Kutai Kartanegara siap melaksanakan amanah dan arahan dari Ketua DPP, yakni menjaga keamanan, kamtibmas, dan pro kepada masyarakat,” demikian Johan. (Adv)
Editor: Erwin