Komisi I Akan Jadwalkan RDP Sikapi Persoalan Sengketa Lahan Antar Kelompok Tani Desa Long Beleh Haloq dan PT MCM

RDP ini dipimpin langsung Anggota Komisi I DPRD Kukar Erwin didampingi Desman Minang Endianto, M Jamhari, Annisa Mulia Utami dan Sugeng Haryadi. Dalam rapat, Erwin menjelaskan bahwa persoalan ini berawal dari adanya kesepakatan antara kelompok tani dengan perusahaan. Namun, dalam perjalanan waktu, muncul perjanjian baru yang melibatkan lembaga desa, sehingga menimbulkan tumpang tindih kesepahaman.

"Awalnya kelompok tani sudah bersepakat dan perusahaan mengakui keberadaan mereka, hanya saja kemudian ada kesepakatan baru dengan pemerintah desa. Inilah yang coba kami gali. Prinsipnya, DPRD akan mengawal agar penyelesaian permasalahan tidak menyinggung stakeholder setempat, khususnya kepala desa dan camat," ungkap Erwin.

Menurut Erwin, masyarakat dan kelompok tani sebenarnya tidak menuntut ganti rugi, melainkan menekankan agar perusahaan menepati perjanjian yang pernah dibuat. Dalam berita acara kesepakatan, perusahaan berjanji memberikan royalti fee atau pembagian pendapatan atas hasil produksi batu bara, namun nilai yang disepakati tidak tercantum sehingga menimbulkan persoalan baru.

"Kelompok tani meminta perusahaan menaati perjanjian. Di berita acara disebutkan ada royalty fee, tapi tidak ada angka yang jelas. Hal ini akan kita dalami kembali bersama pihak perusahaan," ungkapnya.

Lebih jauh, Erwin juga menyinggung persoalan komunikasi yang terputus akibat adanya keterlibatan pihak lain. Ia menyebut, meski awalnya PT. MCM langsung bersepakat dengan masyarakat, namun belakangan perusahaan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Bosowa, yang kemudian memperumit situasi di lapangan.

"Ini yang menjadi problem, karena akhirnya ada kesenjangan komunikasi. Masyarakat hanya ingin kepastian agar komitmen awal tetap dijalankan," tegasnya.

Legislator Golkari ini menyebutkan luasan lahan kelompok tani yang tercatat sekitar 5.000 hektare, sementara yang masuk dalam konsesi garapan PT. MCM diperkirakan mencapai 2.000 hektare. DPRD Kukar berkomitmen untuk menindaklanjuti persoalan ini dengan mempertemukan kembali pihak perusahaan, pemerintah desa, serta kelompok tani agar kesepakatan yang diambil tidak merugikan masyarakat.

"Insya Allah kita akan gali lebih jauh ke depannya, agar penyelesaian yang ditempuh tidak mencederai masyarakat maupun stakeholder setempat, segera akan kita RDP kan lagi dengan menghadirkan pihak perusahaan terutama decision maker atau pimpinannya," demikian Erwin. (adv)

Komisi I Akan Jadwalkan RDP Sikapi Persoalan Sengketa Lahan Antar Kelompok Tani Desa Long Beleh Haloq dan PT MCM

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini