“Kami berharap seluruh rangkaian bisa terlaksana dengan baik, damai, dan masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam berbagai sub-kegiatan yang telah direncanakan,” harap Yani kepada korankaltim.com, Senin (22/9/2025).
Legislator PDIP juga berharap keterlibatan UMKM dan pelaku usaha juga penting agar mereka bisa ikut meramaikan pesta adat tahun ini. Namun, sebagai Ketua DPRD, dirinya memberikan usul kepada pemerintah bagaimana kalau ke depan event Erau ini bisa diangkat menjadi agenda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tentu dengan tetap berkolaborasi bersama Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Selama ini Erau hanya dilaksanakan di tingkat kabupaten, dengan pendanaan dari Pemkab Kukar. Padahal, Kesultanan Kutai itu adalah Kesultanan Kalimantan Timur, bukan hanya Kutai Kartanegara. Maka perlu dipikirkan tata pelaksanaan yang lebih baik agar ada sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujarnya.
Tetap dilaksanakan di Kukar sebagai tuan rumah, tetapi gaungnya bisa lebih besar, dan pesertanya se-Kalimantan Timur, dan menjadi ajang silaturahmi antar daerah.
“Hal ini terbukti dari hadirnya Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, hingga Menteri dalam pembukaan. Artinya, memang ada peluang besar untuk menjadikan Erau sebagai event kolaboratif. Ke depan, kalau gaungnya bisa diperluas hingga tingkat nasional atau bahkan internasional, tentu akan lebih baik lagi,” tambah Yani.
Erau adalah pesta adat yang harus terus dikembangkan, dipelihara, dan dilestarikan. Perlu juga strategi untuk mengembangkannya sebagai daya tarik wisata, misalnya dengan expo budaya yang tidak hanya menampilkan tradisi lokal, tetapi juga menggabungkan budaya dari luar Kalimantan Timur.
Apalagi Erau ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Menurut Yani tinggal bagaimana teknis pelaksanaannya agar lebih besar sekaligus melibatkan pemerintah kabupaten/kota lain. Walaupun dilaksanakan di Kukar karena pusat Kesultanan ada di sini, tetapi sifatnya bisa menjadi pesta seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
“DPRD Kukar tentu tetap mendukung melalui APBD setiap tahunnya. Namun, jika dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi, gaungnya akan lebih besar dan pelaksanaannya bisa lebih lama. Pada akhirnya, ini adalah pesta kita semua, bukan hanya untuk masyarakat Kutai Kartanegara, tetapi untuk Kalimantan Timur secara keseluruhan. Saya yakin Sultan Arifin juga sependapat dengan hal ini, tinggal bagaimana teknis komunikasinya diatur,” tegasnya. (adv)