Dalam RPJMD yang dibuka resmi oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri ini banyak dibahas terkait program visi misi Kukar Idaman Terbaik dan upaya pemerintah dalam rencana untuk perlahan agar Pemkab Kukar ke depan tidak terlalu tergantung lagi APBD nya dari dana bagi hasil dan sektor ekstraktif.
Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Kukar memberikan saran dan masukan pentingnya memaksimalkan wakaf dan zakat seluruh pekerja baik yang berasal dari unsur pemerintahan dan swasta untuk kemudian dikumpulkan menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah.
“Ada cara yang mungkin terbaik supaya tidak mesti juga selalu memikirkan pendapatan daerah, dana bagi hasil ya mungkin kita memikirkan kira-kira tanpa APBD. Berarti di situ ada gotong royong ada kebersamaan yakni peran terkait dengan zakat dengan wakaf,” kata Yani.
Legislator PDIP ini menyebutkan usulan ini perlu juga untuk dipastikan karena disadari atau tidak Indonesia kalah dengan negara Singapura. Di Singapura wakaf nya itu langsung dipotong dari setiap gaji para pekerja.
“Singapura negaranya tidak sama dengan kita penduduk muslimnya sedikit disana, tapi dia pakai membangun pakai dana wakaf potong gaji,” sebutnya.
Yani melanjutkan pihaknya meminta secara langsung kepada Bupati ketika memang ada niatan mau membangun semisal Islamic Center atau membangun rumah sakit dan sarana prasarana fasilitas umum lainnya, maka bisa memotong gaji karyawan semisal besaran 100.000.
“Nah itu dikali ribuan karyawan berapa milyar dapatnya, nanti tahun depan lagi. Itu contoh bahwa tidak mesti harus pakai APBD, kitalah yang menyumbang kita yang bangun dan itu bisa dilakukan kenapa negara lain bisa melakukan kenapa negara kita tidak,” ujarnya.
Gerakan ini bisa lebih besar lagi dengan mengajak semua perusahaan untuk suruh bayar wakafnya. Semisal satu perusahaan seratus juta atau satu milyar dikalikan berapa jumlah total seluruh perusahaan di Kukar sehingga apa pun yang akan kita lakukan bisa terlaksana dengan baik.
“Mau bangun jalan berapa ribu kilometer pun bisa, bangun bendungan dan seterusnya itu pasti bisa itu alternatif yang perlu juga kita pikirkan di RPJMD ini apalagi kalau zakat wah kalau ini bisa berjalan ini luar biasa tinggal bisa dilaksanakan atau tidak,” terangnya.
Yani mengkalkulasikan semisal berapa jumlah perusahaan tambang saja yang ada di Kukar ketika membayar zakat personal nya aja 2,5 persen. Dengan besaran itu maka sudah bisa menghasilkan nilai trilyunan rupiah.
“Maksud kami ini coba dibangun di situ di program itu sehingga memudahkan program-program zakat itu bisa berjalan yang bisa dilaksanakan oleh Baznas. Dan Baznas yang saat ini dipercaya lah bupati juga dipercaya supaya tidak mesti kita membangun pake APBD tidak perlu jadi pake zakat saja,” bebernya.
Sebagai langkah nyata dari usulan yang dilontarkan pada forum RPJMD ini, Ketua DPRD Kukar berkomitmen akan melakukan apa yang telah diutarakannya, yakni mengusulkan kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) agar anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD Kukar sudah langsung melakukan pemotongan gaji untuk berzakat.
“Saya juga pastikan bahwa untuk anggota DPRD seluruh karyawan DPRD langsung potong zakatnya di tempat, bagi yang tidak mau memotong ya tidak apa nanti bikin surat pernyataan, tolong ini dicatat ya Pak Sekda Pak Sekwan langsung dipotong,” tegas Yani. (Adv)
Editor: Aspian Nur