Rapat yang dipimpin oleh Hairendra ini bertujuan untuk menggali akar persoalan sekaligus mencari solusi atas bencana banjir yang terjadi pada Mei 2025 lalu.
Dalam forum tersebut, hadir berbagai pihak terkait, termasuk dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Camat Loa Janan Heri Rusnadi, perwakilan dari PT Insani Bara Perkasa dan PT Anugerah Bara Kaltim, serta para kepala desa dan perwakilan warga terdampak.
“RDP ini kita mencarikan solusi dan sudah menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjangnya terkait warga Loa Janan Ulu dan Purwajaya yang terdampak banjir bulan Mei. Bahwa dulunya sungai yang ada di situ sudah tidak bisa lagi menampung debit air karena ada sedimentasi dan lain hal yang menyebabkan banjir,” kata Hairendra kepada awak media usai memimpin RDP, Senin (7/7/2025).
Upaya normalisasi sungai turut dibahas dalam RDP tersebut, namun sebelum dilaksanakan akan dikaji terlebih dahulu, mengingat sudah banyaknya rumah-rumah warga yang terbangun di bantaran sungai.
“Sudah ada rumah-rumah di bantaran tersebut ketika mau dinormalisasi susah untuk dilaksanakan, kemudian rencana relokasi masih kita kaji lebih lanjut, mau didata lagi oleh pihak desa dan Dinas Perkim terkait rumah di bantaran sungai. Apakah nanti lahannya disediakan pemkab atau dibangunkan. Masih dicarikan kajian, kita cari apakah ada lahan pemerintah yang tersedia, itu opsi kita ke depannya,” ungkapnya.
Untuk normalisasi sungai memerlukan kajian perencanaan guna mengidentifikasi atau mengetahui titik sumber masalah, terlebih pihak perusahaan juga mengakui terdapat bendungan atau tanggul yang dibangun sehingga perlu ditinjau.
“Misal bendungan yang perlu diperbaiki apakah banjir kemarin ada dari perusahaan, tadi mereka siap memelihara atau memperbaiki bendungan yang mereka miliki,” terangnya.
Legislator dari Fraksi PDIP ini mendorong agar persoalan banjir segera ditangani. Oleh karena itu, Komisi III telah menekankan pentingnya penyusunan jadwal kerja serta pembagian tanggung jawab antar pihak terkait, lengkap dengan target waktu penyelesaiannya.
“Kita undang rapat supaya ada kontribusi misalnya mereka memperbaiki tanggulnya, kalau ada warga terdampak mereka bisa memberikan kompensasi atau bagaimana kan bisa diupayakan seperti itu. Tidak bisa dipungkiri ada kontribusi debit air dari perusahaan akibat banjir kemarin. Ya memang ada namanya curah hujan tinggi dan Mahakam juga pasang, ada tanggul perusahaan yang air nya melewati batas, ya airnya tumpah ke pemukiman masyarakat. Memang dulu banjir normal, kenapa sampai ke DPRD karena kemarin banjir terparah. Harapan kami bisa terselesaikan dan curah hujan tinggi tidak terjadi lagi karena kasihan masyarakat kita,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin