Belasan Anak Desa Menamang Kanan dan Menamang Kiri Ditolak SMA 2 Sebulu, Komisi IV: Itu Melanggar HAM

Kondisi ini memicu kekecewaan para orang tua/wali murid. Mereka merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk proses awal pendaftaran, mulai dari perjalanan, pemberkasan, hingga menyewa tempat tinggal sementara di Kecamatan Sebulu.

Akibat penolakan tersebut, enam anak dari Desa Menamang Kanan dan enam anak dari Desa Menamang Kiri kini terancam putus sekolah.

Tokoh adat setempat yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Remaong Kutai Menamang (RKM) Kukar, Kadir menyatakan kekecewaannya terhadap pihak sekolah.

Ia mengungkapkan persoalan ini telah dikomunikasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara.

Namun, karena kewenangan pengelolaan SMA berada di bawah Pemerintah Provinsi Kaltim, penyelesaiannya difasilitasi oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kaltim yang bertugas di Kukar.

“Sudah diberikan solusi yaitu masuk dulu di SMA 3 Muara Kaman atau di SMA 4 Loa Tebu, lalu kemudian setelah bersekolah satu semester di situ baru pindah, namun itu juga tidak jaminan bisa diterima. Sementara para orang tua dan anak-anak ini berharapnya di SMA 2 Sebulu karena sekolah inilah yang letaknya paling dekat dari Menamang yaitu 62 kilometer. Bayangkan saja yang paling dekat jaraknya segitu bagaimana kalau harus ke SMA Muara Kaman atau ke Loa Tebu pasti lebih jauh lagi,” ungkapnya kepada Korankaltim.com, Rabu (2/7/2025).

Oleh karena itu, pihak orang tua wali murid dan anak-anak tetap berharap bisa diakomodir bersekolah di SMAN 2 Sebulu. Selain memang menjadi sekolah dengan letak yang terdekat, selama bertahun-tahun pula sekolah inilah yang mengakomodir anak-anak Kukar asal Menamang Kanan dan Menamang Kiri bisa menuntaskan pendidikan jenjang SMA.

“Terlepas dari wewenang kabupaten atau provinsi, pemenuhan hak yang digaungkan bapak presiden itu kan diutamakan dan jangan dipersulit adalah dua hal, yaitu untuk sektor ketahanan pangan dan pendidikan. Jadi kami tolong persoalan ini bisa disikapi dengan bijak oleh pemerintah, jangan dipersulit kalau bisa justru dipermudah,” harapnya.

Menyikapi hal ini, Ketua Komisi IV DPRD Kukar M Andi Faisal mengaku berang karena penolakan yang dialami anak-anak untuk bersekolah adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), oleh karenanya pihaknya siap mengawal persoalan ini hingga tuntas dan akhirnya mampu menghadirkan senyum bagi seluruh masyarakat dalam hal ini Desa Menamang Kanan dan Desa Menamang Kiri.

“Intinya semua sekolah yang berada di Kukar dilarang menolak siswa untuk bersekolah karena melanggar aturan dan HAM. Jangan samakan Kukar yang mayoritas desa dengan jarak antar sekolah yang sangat jauh dengan perkotaan yang lingkungannya berdekatan,” tegas Ical sapaan akrabnya.

Sebagai legislator yang memiliki kepedulian tinggi dengan sektor pendidikan, Ical bereaksi cepat menyikapi persoalan ini dengan menelepon langsung Kepala SMA 2 Sebulu.

“Belum diangkat telepon saya. Oke wewenang SMA itu di provinsi, tapi berdirinya SMA itu di Kutai Kartanegara, jadi tidak ada alasan kalau ada sekolah yang menolak warga Kutai Kartanegara untuk bersekolah di situ, ya kami DPRD siap bersikap. Itu sama saja tidak menghargai, kami akan mengawal apalagi berkaitan dengan pelajar kita, tidak ada itu hukumnya menolak karena pendidikan itu dihadirkan dari pemerintah untuk memintarkan masyarakatnya,” tukas Legislator PDIP ini.

Hingga berita ini ditayangkan, awak media Korankaltim.com pun juga mengalami hal serupa dengan Ketua Komisi IV saat berupaya mengkonfirmasi kepada pihak SMAN 2 Sebulu. (Adv)

Editor: Erwin

Belasan Anak Desa Menamang Kanan dan Menamang Kiri Ditolak SMA 2 Sebulu, Komisi IV: Itu Melanggar HAM

Berita Terkait

Maknai Hari Kesaktian Pancasila, Dispora Kutim Dorong Pemuda Ambil Peran dalam Pembangunan

Hari Kesaktian Pancasila, Bupati Kutim Ajak Generasi Muda Hayati Nilai Pancasila

Ruang Fiskal Berau Terbatas, APBD Perubahan 2026 Diprioritaskan Belanja Wajib dan Layanan Dasar

Atasi Kelangkaan Solar Nelayan, DLHK Kukar Sulap Sampah Plastik jadi BBM

Dana Kurang Salur Rp3 Triliun Segera Cair, Struktur Fiskal Kukar Diproyeksi Melonjak di 2027

Sekda Sunggono Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kukar

Niat Bersihkan Lahan, Pria di Samboja Justru Picu Kebakaran Dua Hektare

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini