Menyikapi hal ini, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, H Salehudin membenarkan hal tersebut dan pihaknya telah menyarankan kepada pihak eksekutif segera mengambil langkah-langkah solutif.
“Jadi kemungkinan defisit inikan sudah saatnya DPRD mengambil inisiatif karena jujur saja terlalu dipaksakan (anggaran, red) tahun 2023-2024 kemarin oleh sebab itu hasil rapatnya kami minta satu semester ini kan pas bulan Juni sudah saatnya rapat dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red),” kata Saleh.
Ia mengungkapkan bulan Juni adalah waktu yang tepat untuk melakukan rapat menyikapi defisit anggaran yang kemungkinan terjadi di tahun ini, karena Juni sudah memasuki satu semester pada tahun ini. “Undang-undang itu menyebutkan evaluasinya satu semester ini, rasionalisasi pasti terjadi bahkan kita tidak rasionalisasi nanti ada berdebat itu, bahkan ini sudah take down. Ada kita memberi tahu OPD bahwa hal-hal yang tidak bisa direncanakan jangan sampai itu semuanya mau gak mau mundur itu lebih cepat realisasi itu, yang kedua kita minta jangan dianggap gampang ini, karena ini mengganggu belanja kita,” ungkapnya.
Terkesan dipaksakan karena menurut Saleh, pengelolaan APBD yang benar itu jikalau pendapatan 100 maka dibelanjakan 75 dulu, kemudian 25 nya ditambah kurangnya pada APBD-Perubahan. “Kalau dia nonstop ini yang terjadi, jadi ada dana transfer kas daerah harusnya transfer ke daerah ini ke BI, kenapa karena menyerapnya lemah, itu keterangan dari keuangan. Jadi penyerapan kita itu lemah sehingga uang transfer itu tidak bisa ditransfer ke kas daerah tapi ditransfer ke BI,” bebernya.
Sementara lanjut Saleh, ketika ingin mengambil uang daerah ke Bank Indonesia itu prosedurnya berat, itulah yang terjadi pada pengalaman di tahun 2023. Hal ini akan terjadi lagi di tahun 2024. Pelaksanaan penyerapan anggaran itu berat, karena menurut Saleh banyaknya belanja operasional yang dilakukan Pemkab Kukar. “Belanja operasional kita itu hampir Rp. 7 triliun 2024 ini, dan belanja modal kita di 3,5 sampai 4 triliun, jadi ini masalah oleh sebab itu tunggulah nanti kita akan segerakan rapatnya dengan TAPD, sebenarnya kemarin mereka minta tunda, kayaknya kalau sudah masuk bulan Juni itu sudah pas,” terangnya.
Ketika Banggar DPRD Kukar nanti rapat dengan TAPD dan dipastikan terjadi defisit anggaran, maka Saleh menegaskan rasionalisasi anggaran menjali langkah solutif yakni dengan menghilangkan item-item belanja yang ada di OPD-OPD dengan pengampu anggaran yang cukup besar. “Itemn ini dihilangkan dulu untuk kemudian dimunculkan lagi ketahun depan, jadi hanya sifatnya menunda sehingga defisit anggaran 2024 bisa kita sikapi dengan bijak,” ujarnya.
Terpisah, menyikapi kemungkinan defisit anggaran pada 2024, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menyampaikan memang pada saat rapat paripurna kemarin disinggung terkait deficit sebesar kurang lebih Rp. 2 triliun. “Iya, makanya nanti dibedah lagi saja, itu (penyebabnya, red) serapan anggaran saja. Serapan anggaran, baik itu timing atau ada permasalahan proses penyerapannya, berarti proses lelang, proses lain-lainnya,” tegas Rendi. (Adv)