Ada dua kemungkinan yang diduga Firnadi kenapa terjadi kelangkaan gas melon ini di pasaran, pertama bisa karena produksi dari Pertamina menurun dan kedua tidak tepatnya distribusi penyalurannya.
"Mungkin saja terjadi penurunan produksi Pertamina, ini perlu dicek ke Pertamina nya artinya produksi menurun sehingga gas disalurkan juga berkurang kemudian yang kedua mungkin saja soal distribusi yang kembali tidak tepat sasaran bisa jadi," kata Firnadi kepada Korankaltim.com, Kamis (22/6/2023).
Menyikapi hal ini, Politikus PKS ini mendorong pemerintah untuk melakukan operasi penertiban langsung ke lapangan menindak dan memberikan arahan kepada masyarakat yang dinilai tidak layak menggunakan gas elpiji tiga kilogram agar secara bijak menggunakan gas elpiji non subsidi.
"Saran kami pemerintah melalui OPD terkait dan tim melakukan idealnya melakukan operasi penertiban misalnya kembali pada prinsip gas elpiji subsidi itu dipergunakan untuk mereka-mereka yang berhak mendapatkan subsidi memang. Bagi mereka yang menggunakannya untuk bisnis ya harusnya itu jangan prioritaskan rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan subsidi," paparnya.
Komisi II yang membidangi koperasi, perdagangan, keuangan dan lainnya ini mendukung surat edaran Bupati Kukar yang isinya kurang lebih menekankan pada alur distribusi yang benar kepada masyarakat yang layak.
"Kami berharap ada klarifikasi dari Pertamina apa masalahnya, kemudian kalau ada kesalahan distribusi di lapangan tolong segera dicek, dicari, diperbaiki sehingga masyarakat yang berhak menerima elpiji subisidi itu kembali mendapatkan haknya dan tidak langka di pasaran. Publik juga perlu tahu, kelangkaan ini apakah karena alur distribusi atau memang terjadi pengurangan pasokan, atau justru keduanya," tegas Firnadi. (adv)