"Fraksi Gerindra menyoroti sumber daya alam yang ada di Kukar, karena kita akui ketergantungan Kukar terhadap dana bagi hasil sangat besar sehingga itu perlu ada perhatian dari pemerintah juga walaupun itu kebijakan pusat tapi di dalamnya ada yang namanya dana bagi hasil, dimana dana bagi hasil itu setelah pendapatan dikurang dengan biaya biaya yaitu yang dinamakan lifting-nya cost recovery dari lifting, yang tidak terbuka itu cost recovery itu sebenarnya berapa, jadi harus diperjuangkan buat dibuka," katanya kepada awak media usai rapat Paripurna Pembahasan Nota Keuangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023, Jumat (23/9/2022).
Selain menyoroti masih tingginya ketergantungan dengan DBH, Fraksi Gerindra juga menyikapi masih adanya potensi selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran (Silpa) dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kami lihat masih ada potensi Silpa dan ini bisa saja menyebabkan inflasi yang tidak menutup kemungkinan terjadi, kita berharap semua komponen yang mempengaruhi terhadap APBD kita harus kita hitung, karena satu rupiah pun mempengaruhi tanggung jawab kita kepada rakyat, makanya kami memperhitungkan indikator-indikatornya termasuk inflasi tadi," tegas Alif.
Penulis :Muhammad Heriansyah
Editor: Maruly Zainuddin
