"Komisi II tugas dan fungsi kami dimana kami mempunyai hak untuk pengawasan budgeting dalam keuangan daerah, jadi kami mengundang Bapenda, Dishub, Satpol PP berkomunikasi dengan kawan-kawan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini terkait potensi PAD," kata Sopan Sopian kepada awak media usai memimpin RDP.
Sopan mengungkapkan, dari RDP tadi diketahui bahwa selama ini Kukar selalu dimanjakan dengan perolehan pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH), padahal seharusnya Kukar bisa menggali potensi daerah sendiri.
"Artinya dimana kalau kita mampu menggali potensi daerah kita sendiri, tentu kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, penghasilan yang selama ini terlihat kecil tapi kalau kita kumpulkan itu luar biasa, mungkin ini yang menjadi perhatian kami agar bagaimana daerah memperhatikan tentang pendapatan asli daerah," ungkapnya.
Politikus Gerindra ini menegaskan, untuk menggali semua potensi PAD yang ada di masing-masing perangkat daerah, diperlukan semangat kebersamaan dan kualitas SDM aparatur negara yang mumpuni dalam melihat peluang segala sesuatu terkait potensi PAD.
"Kami juga berpesan kepada pemerintah daerah agar ini diperhatikan tentunya SDM-nya kemudian semangat giatnya dalam bekerja, mengupayakan bagaimana pendapatan asli daerah ini betul-betul menjadi tugas dari semua OPD yang mempunyai potensi daerah," tegasnya.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Maruly Zainuddin
