Rasid mengatakan, penambahan anggaran Covid-19 di Kukar pada APBD Perubahan tahun ini perlu ada pembicaraan lebih lanjut, antara pihak eksekutif dengan legislatif.
"Selama penambahan anggaran tersebut realistis dan itu memang menjadi kebutuhan kenapa tidak," katanya kepada korankaltim.com, Senin (5/7/2021).
Politisi Golkar ini mengharapkan hal ini tentunya tidak bisa diputuskan oleh satu pihak saja (eksekutif), karena pembahasan anggaran tersebut tidak hanya pemerintah kabupaten saja, tetapi juga harus melibatkan legislatif.
"Kami berharap untuk hal seperti ini tetap harus dikomunikasikan antara eksekutif dengan legislatif," harap Rasid.
Untuk diketahui, sebelumnya dana penanganan Covid-19 di Kukar ada di Biaya Tak Terduga sebesar Rp47 miliar. Diperkirakan, anggaran tersebut hanya bisa bertahan sampai pertengahan tahun saja.
Fokus anggaran itu nantinya bakal diperuntukkan dibidang kesehatan dan bidang operasional. Khususnya kesehatan, yang memerlukan paling banyak dana, seperti keperluan kebutuhan di wisma atlet dan juga insentif nakes akan tercukupi sampai akhir tahun.
Jika ditotalkan anggaran Covid-19 di Kukar tahun 2021 mencapai angka Rp100 miliar lebih.
“Kita tentu paham urgensi persoalan ini, namun kita juga jangan kesampingkan kebutuhan prioritas yang lainnya untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat Kutai Kartanegara secara keseluruhan,” tegas Rasid.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur