Menurut Jete, sapaan akrabnya, tidak etis perangkat di bawah kepala daerah menyampaikan sesuatu yang belum jelas.
"Atas pernyataan yang disampaikan pada saat puasa lalu kami dengan tegas membantah, jangankan untuk setuju dan tidak setuju, pemerintah daerah mengajak kami rapat saja untuk menentukan anggaran Covid-19 di Kukar itu tidak pernah, baru di akhir Ramadan kemarin kami dilibatkan. Setelah itu menjadi ramai anggapan anggota dewan tidak menyetujui anggaran covid-19, dan tiba-tiba muncul anggaran Rp 129 miliar juga kami tidak tahu karena kami anggota DPRD Kukar lagi karantina masing-masing, " ungkapnya kepada korankaltim.com, Jumat (5/6/2020).
Politikus Gerindra ini menyebutkan pihaknya awalnya kaget dengan angka Rp129 miliar. Pemkab Kukar berkegiatan, sementara anggota legislatif mentaati aturan karantina pribadi, tiba-tiba muncul angka Rp129 miliar untuk penanganan Covid-19.
"Bahkan pemerintah daerah sudah membelanjakan anggaran tersebut untuk kepentingan penanganan dan pencegahan covid-19, kami baru mengetahui jumlah nilai anggaran covid-19 di Kukar juga dari pihak lain," sebutnya.
Jete menegaskan, jika memang diperuntukkan untuk percepatan penanganan Covid-19, angka Rp 1 triliun pun tidak masalah asal tepat sasaran dan tepat waktu dalam penanganannya.
"Laporan masyarakat yang kita dapati di lapangan, pembagian bantuan tidak rata, ini perlu diingat data lama itu sangat berbeda dengan saat ini, karena banyak orang yang tidak mampu baru atau masyarakat miskin baru imbas sumber penghasilan tidak ada, jadi jangan ada oknum berbicara sesuatu yang belum tentu benar, " tegasnya. ( Adv)
Penulis: Muhammad Heriansyah