Saparuddin menuturkan hal ini dapat memberikan pesan moral bahwa peringatan suatu peristiwa bukan pada kemeriahan tetapi yang utama adalah substansi dari suatu kegiatan.
“Bagaimana dengan momentum ini melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, apakah sudah sesuai dengan spirit Ki Hajar Dewantara dalam konteks kekinian atau belum?,” katanya kepada KoranKaltim.Com, Ahad (3/5/2020).
“Apakah pendidikan kita sudah bisa menjawab tantangan zaman atau belum? Bagaimana dengan kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan lainnya? Bagaimana mutu kualitas pendidikan kita dibanding negara lain? Bagaimana pembangunan sarana dan prasarana pendidikan kita? Dan seterusnya,” sambung Saparuddin yang berlatar belakang sebagai tenaga pendidik ini.
Untuk di Kukar, Komisi IV berharap agar pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai melakukan pembangunan secara seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan SDM yang unggul.
“Khususnya peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk memfasilitasi kompetisi-kompetisi yang bisa memotivasi siswa dan pendidik untuk meningkatkan kualitas,” harapnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan harus ada peningkatan kesejahteraan guru melalui penyesuaian insentif, misalnya dengan menyamakan insentif guru SD, SMP/MTs dengan guru SMA/SMK yang saat ini terpaut terlalu jauh.
“Kami juga masih melihat sebaran guru yang tidak seimbang antar kota dengan pedesaan terutama daerah terpencil, untuk itu kami mohon agar ada peningkatan insentif khusus bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil,” pungkasnya. (adv)
Penulis Muhammad Heriansyah
Editor: Hendra
