“Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang lahir dari aspirasi masyarakat. Mereka menginginkan adanya penguatan SDM berbasis literasi yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Syamsuddin dalam rapat tersebut, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, ruang lingkup Raperda tidak hanya mengatur aspek manajerial perbukuan, seperti tata kelola dan distribusi buku, tetapi juga memuat strategi konkret untuk menumbuhkan budaya baca di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pemberian stimulan, penghargaan (reward), serta motivasi kepada pelajar, komunitas literasi, hingga penggiat perpustakaan.
Menurut Syamsuddin, penguatan budaya literasi harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga masyarakat umum. Karena itu, masukan dari perangkat daerah dan tim pakar menjadi bagian penting dalam penyempurnaan naskah Raperda.
“Kami ingin regulasi ini tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar berdampak pada meningkatnya minat baca dan kualitas literasi masyarakat di Kalimantan Utara,” katanya.
Pansus IV menargetkan pembahasan Raperda dapat rampung sesuai jadwal, sehingga segera masuk ke tahapan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Syamsuddin menegaskan, keberadaan regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. (Adv)
Editor: Erwin
“Raperda ini merupakan inisiatif DPRD yang lahir dari aspirasi masyarakat. Mereka menginginkan adanya penguatan SDM berbasis literasi yang terstruktur dan berkelanjutan,” ujar Syamsuddin dalam rapat tersebut, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, ruang lingkup Raperda tidak hanya mengatur aspek manajerial perbukuan, seperti tata kelola dan distribusi buku, tetapi juga memuat strategi konkret untuk menumbuhkan budaya baca di tengah masyarakat. Salah satunya melalui pemberian stimulan, penghargaan (reward), serta motivasi kepada pelajar, komunitas literasi, hingga penggiat perpustakaan.
Menurut Syamsuddin, penguatan budaya literasi harus melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga masyarakat umum. Karena itu, masukan dari perangkat daerah dan tim pakar menjadi bagian penting dalam penyempurnaan naskah Raperda.
“Kami ingin regulasi ini tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar berdampak pada meningkatnya minat baca dan kualitas literasi masyarakat di Kalimantan Utara,” katanya.
Pansus IV menargetkan pembahasan Raperda dapat rampung sesuai jadwal, sehingga segera masuk ke tahapan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Syamsuddin menegaskan, keberadaan regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. (Adv)
Editor: Erwin