Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi, terutama di sektor perikanan, pertanian, dan tata kelola kawasan pesisir.
Kelompok gabungan tani dan nelayan (Gapoktan) mengusulkan bantuan sarana dan prasarana penunjang usaha, mulai dari peralatan budidaya hingga dukungan peternakan. Mereka berharap intervensi pemerintah dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat.
Aspirasi juga datang dari tokoh agama yang mengusulkan bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah. Fasilitas yang layak dinilai penting untuk menunjang aktivitas keagamaan masyarakat.
Isu lingkungan menjadi sorotan lain. Warga mengeluhkan persoalan limbah plastik dari budidaya rumput laut yang semakin menumpuk. Meski telah rutin melakukan gotong royong membersihkan sampah setiap satu hingga dua pekan, mereka mengaku kesulitan dalam proses pengangkutan dan pengelolaan akhir.
“Setelah kami kumpulkan, tidak ada kejelasan harus dibawa ke mana. Kami khawatir ini justru menumpuk dan merusak lingkungan pesisir,” ungkap seorang tokoh masyarakat.
Selain itu, warga mempertanyakan regulasi pembangunan di wilayah pesisir yang dinilai membatasi kebutuhan ruang usaha, khususnya untuk jemuran rumput laut.
Mereka meminta kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan mangrove, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Nasir menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek ekologis dan ekonomi.
“Perlindungan mangrove adalah keharusan, tetapi keberlangsungan usaha masyarakat pesisir juga harus dijaga. Solusinya tidak bisa hitam putih. Perlu kajian dan koordinasi lintas sektor agar kebijakan yang lahir benar-benar adil,” ujarnya.
Ia menyatakan akan mendorong adanya sistem pengelolaan limbah rumput laut yang terstruktur, termasuk membuka peluang program berbasis masyarakat.
Sementara untuk bantuan sarana prasarana dan rumah ibadah, ia berkomitmen mengawal melalui mekanisme anggaran sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
“Wilayah perbatasan seperti Sebatik tidak boleh tertinggal. Justru di sinilah negara harus hadir lebih kuat, memastikan masyarakat pesisir mendapat dukungan yang nyata,” kata Nasir menambahkan.
Menurut Nasir, wilayah perbatasan seperti Sebatik Barat memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi geografis maupun akses layanan publik. Karena itu, perhatian dan keberpihakan kebijakan dinilai sangat diperlukan.
Kegiatan di Mantikas menjadi penutup lima titik reses yang digelar di Kabupaten Nunukan. Berbagai aspirasi yang dihimpun, kata dia, akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan di tingkat provinsi. (Adv)
Editor: Erwin
