Dalam pemaparannya, Arming menjelaskan bahwa Raperda ini disusun untuk memberikan kepastian hukum terkait tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air serta mekanisme persetujuan penggunaan air. Menurutnya, pengaturan yang jelas sangat dibutuhkan agar pengelolaan sumber daya air dapat berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan.
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami arah dan tujuan regulasi yang sedang dibahas. Kita ingin aturan ini benar-benar menjadi payung hukum yang kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Raperda tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan serta manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan sumber daya air di wilayah Sungai Kayan.
Arming menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan hingga Raperda tersebut disahkan, dengan tetap memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat. (adv)
Editor: Erwin
Dalam pemaparannya, Arming menjelaskan bahwa Raperda ini disusun untuk memberikan kepastian hukum terkait tata cara perizinan pengusahaan sumber daya air serta mekanisme persetujuan penggunaan air. Menurutnya, pengaturan yang jelas sangat dibutuhkan agar pengelolaan sumber daya air dapat berjalan tertib, adil, dan berkelanjutan.
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami arah dan tujuan regulasi yang sedang dibahas. Kita ingin aturan ini benar-benar menjadi payung hukum yang kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan Raperda tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan serta manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mencegah potensi konflik dalam pemanfaatan sumber daya air di wilayah Sungai Kayan.
Arming menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan hingga Raperda tersebut disahkan, dengan tetap memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat. (adv)