Dalam dialog yang berlangsung terbuka, warga mengaku baru pertama kali menerima kunjungan langsung anggota DPRD provinsi ke Desa Harapan. Mereka menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada tataran wacana.
“Kami bersyukur karena akhirnya ada anggota DPRD Provinsi yang datang langsung mendengar keluhan masyarakat di sini,” ujar salah satu tokoh adat.
Isu paling mendesak yang mengemuka adalah ketiadaan akses air bersih melalui jaringan PDAM. Warga SP3 Desa Harapan menilai kebutuhan tersebut sudah lama dinantikan karena menyangkut kebutuhan dasar sehari-hari.
“Air bersih ini kebutuhan utama. Kami berharap pemerintah bisa segera menghadirkan jaringan PDAM di desa kami,” kata perwakilan warga.
Selain itu, masyarakat juga meminta pengadaan bus sekolah. Mereka menilai fasilitas tersebut penting untuk menjamin keselamatan pelajar, mengingat sebagian siswa masih di bawah umur namun harus mengendarai sepeda motor ke sekolah. Kekhawatiran itu menguat setelah terjadi kecelakaan yang melibatkan pelajar setempat.
“Keselamatan anak-anak harus jadi perhatian. Jangan sampai ada kejadian serupa terulang,” ucap seorang tokoh pemuda.
Aspirasi lain yang mencuat meliputi perbaikan jalan usaha tani, ketersediaan pupuk subsidi, renovasi rumah ibadah, hingga program beasiswa bagi lulusan SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Nasir menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada. Ia menyatakan, usulan yang menjadi ranah pemerintah kabupaten akan diteruskan kepada Bupati Nunukan serta dikoordinasikan dengan anggota DPRD Nunukan dari Fraksi PKS daerah pemilihan IV.
“Semua aspirasi ini adalah amanah. Yang menjadi kewenangan kabupaten akan saya komunikasikan langsung, sedangkan yang menjadi kewenangan provinsi akan kami perjuangkan melalui pembahasan anggaran dan program di DPRD,” ujarnya.
Sebagai anggota Komisi II yang membidangi perekonomian, Nasir menilai persoalan air bersih, pupuk subsidi, dan jalan usaha tani berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Ia menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin legislatif, melainkan sarana untuk memastikan suara masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan seperti Sebuku, benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.
Kunjungan di Desa Harapan ini menjadi titik pertama dari lima lokasi reses yang dijadwalkan di Kabupaten Nunukan. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara dapat berjalan lebih merata dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. (adv)
Editor: Erwin
