“Rumput laut dan UMKM ini adalah denyut ekonomi masyarakat kita. Karena itu, kebutuhannya harus terus kita perjuangkan agar ekonomi lokal tetap bergerak,” kata Nasir.
Untuk tahun anggaran 2026, ia mengaku memperjuangkan bantuan fasilitas usaha dan dukungan permodalan bagi kelompok UMKM. Sementara melalui APBD Perubahan 2025, sejumlah kelompok perikanan telah memperoleh alokasi bantuan.
Tak hanya itu, beberapa gabungan kelompok tani (Gapoktan) juga diperjuangkan agar mendapat sarana dan prasarana budidaya rumput laut, termasuk bantuan bibit untuk pertanian dan perkebunan.
Namun di sisi lain Nasir mengakui adanya tantangan berat akibat penurunan APBD Kalimantan Utara. Anggaran daerah yang pada 2025 berada di kisaran Rp3,1 Triliun turun menjadi sekitar Rp2,2 Triliun pada 2026.
Pemangkasan dana Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp600 Miliar turut mempersempit ruang fiskal pemerintah provinsi.
“Memang ada keterbatasan, tapi kita tetap optimistis. Program prioritas masyarakat tetap kita kawal secara bertahap,” ujarnya.
Ia juga meminta masyarakat memahami mekanisme penganggaran. Menurut dia, usulan yang diajukan pada tahun berjalan umumnya baru dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. (Adv)
Editor: Aspian Nur
