Sebelumnya, kebijakan pelarangan dari KSOP Sebatik membuat distribusi logistik tersendat. Puluhan truk pengangkut sembako dan kebutuhan pokok tertahan, memicu keresahan sopir, buruh angkut, hingga pelaku usaha kecil di wilayah perbatasan tersebut.
Sebatik sebagai kawasan strategis perbatasan memiliki ketergantungan tinggi terhadap jalur distribusi laut. Ketika aktivitas bongkar muat dihentikan, dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan harian di dermaga tradisional.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Utara Muhammad Nasir menilai persoalan tersebut menjadi pelajaran penting agar kebijakan publik tidak diambil secara parsial.
“Kami bersyukur persoalan ini sudah ada solusi dan bongkar muat kembali berjalan. Namun ini menjadi catatan penting bahwa setiap kebijakan harus dilihat secara lebih komprehensif sebelum diberlakukan. Jangan sampai rakyat kecil yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas harian justru menjadi korban,” ujar Nasir.
Aspek keselamatan dan aturan kepelabuhanan memang harus ditegakkan. Namun implementasinya perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah perbatasan seperti Sebatik.
"Ke depan, koordinasi antarinstansi harus diperkuat agar kebijakan yang diambil tetap menjaga ketertiban, tanpa mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat setempat," tegas Nasir. (Adv)
Editor: Aspian Nur