Menurutnya, upaya penanganan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk stakeholder dan komunitas yang bergerak langsung di masyarakat.
“Persoalan HIV/AIDS ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah perlu mengedepankan kolaborasi dengan stakeholder serta komunitas di lapangan agar penanganannya lebih efektif,” ujar Vamelia.
Ia mencontohkan salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam penanganan HIV/AIDS, yakni Kota Balikpapan. Di daerah tersebut, pemerintah setempat melibatkan Generasi Berencana (Genre) dan Forum Anak Daerah (FAD) dalam upaya deteksi dini dan edukasi masyarakat.
Vamelia menjelaskan, keterlibatan kelompok pemuda tersebut bahkan mendapat dukungan berupa insentif bagi pihak yang berperan aktif menemukan dan melaporkan kasus.
“Di Balikpapan, Genre dan FAD dilibatkan dalam upaya pencegahan. Bahkan, ketika mereka menemukan dan melaporkan adanya potensi kasus, diberikan apresiasi berupa insentif sebesar Rp300 Ribu,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa individu yang teridentifikasi sebagai Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) ataupun berpotensi ODHA tidak serta-merta mendapatkan stigma negatif. Sebaliknya, mereka diberikan pendampingan serta pengawasan kesehatan secara berkelanjutan.
“Pendekatan yang dilakukan bukan menghakimi, tetapi memberikan pendampingan serta pengawasan kesehatan. Pendekatan seperti ini yang perlu menjadi perhatian untuk diterapkan di Kaltara,” tambahnya. (adv)