“Pada prinsipnya, dalam kondisi keuangan saat ini, seluruh potensi yang ada dalam rangka meningkatkan PAD harus dimaksimalkan. Kami melihat dua BUMD milik Pemprov Kaltara harus dapat bekerja lebih optimal,” kata Muddain.
Menurut dia, DPRD menilai hingga saat ini kontribusi kedua BUMD terhadap PAD masih belum maksimal. Karena itu, DPRD berupaya mencari informasi terkait hambatan yang membuat kinerja BUMD tersebut belum optimal.
“DPRD mencari informasi terkait di mana tersumbatnya kedua BUMD ini, sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan PAD Kaltara,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD melibatkan dua komisi yang membidangi BUMD, yakni Komisi II yang membidangi pendapatan daerah serta Komisi III yang membidangi infrastruktur. Turut serta pula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Utara.
Muddain berharap melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, berbagai hambatan pengelolaan BUMD dapat segera diurai sehingga potensi ekonomi daerah dapat dioptimalkan.
“Langkah ini bagian dari upaya percepatan agar BUMD dapat bekerja sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah daerah dan mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD,” katanya. (Adv)
Editor: Erwin
“Pada prinsipnya, dalam kondisi keuangan saat ini, seluruh potensi yang ada dalam rangka meningkatkan PAD harus dimaksimalkan. Kami melihat dua BUMD milik Pemprov Kaltara harus dapat bekerja lebih optimal,” kata Muddain.
Menurut dia, DPRD menilai hingga saat ini kontribusi kedua BUMD terhadap PAD masih belum maksimal. Karena itu, DPRD berupaya mencari informasi terkait hambatan yang membuat kinerja BUMD tersebut belum optimal.
“DPRD mencari informasi terkait di mana tersumbatnya kedua BUMD ini, sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal bagi peningkatan PAD Kaltara,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, DPRD melibatkan dua komisi yang membidangi BUMD, yakni Komisi II yang membidangi pendapatan daerah serta Komisi III yang membidangi infrastruktur. Turut serta pula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Utara.
Muddain berharap melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, berbagai hambatan pengelolaan BUMD dapat segera diurai sehingga potensi ekonomi daerah dapat dioptimalkan.
“Langkah ini bagian dari upaya percepatan agar BUMD dapat bekerja sesuai kewenangan yang diberikan pemerintah daerah dan mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan PAD,” katanya. (Adv)
Editor: Erwin