Sebagaimana diketahui, penertiban ini dilakukan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara. Sasaran utama pengawasan adalah kendaraan non-registrasi serta kendaraan berpelat luar daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional, terutama di sektor perusahaan, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
“Hal itu memang yang mendorong adalah Komisi II. Kami di situ mendorong, terutama perusahaan-perusahaan besar yang berkegiatan di Kaltara supaya mengganti pelat ke KU,” ujar Agus Salim.
Ia mengungkapkan, Komisi II DPRD Kaltara sebelumnya telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bapenda untuk membahas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Sebelumnya kami sudah beberapa kali, hampir tiga kali melakukan RDP dengan Bapenda supaya hal itu dimaksimalkan sebagai PAD kita,” paparnya.
Agus menegaskan, perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Kaltara semestinya memberikan kontribusi pajak kepada daerah tempat mereka beroperasi. Karena itu, ia mendorong agar penertiban kendaraan berpelat luar daerah terus digencarkan.
“Mereka kan bekerja di sini, jangan sampai menyetor pajaknya di sana, di luar daerah. Itu memang harus digencarkan ke perusahaan-perusahaan besar,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin
Sebagaimana diketahui, penertiban ini dilakukan melalui pengawasan terpadu yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kaltara. Sasaran utama pengawasan adalah kendaraan non-registrasi serta kendaraan berpelat luar daerah yang digunakan untuk kegiatan operasional, terutama di sektor perusahaan, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.
“Hal itu memang yang mendorong adalah Komisi II. Kami di situ mendorong, terutama perusahaan-perusahaan besar yang berkegiatan di Kaltara supaya mengganti pelat ke KU,” ujar Agus Salim.
Ia mengungkapkan, Komisi II DPRD Kaltara sebelumnya telah beberapa kali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bapenda untuk membahas optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Sebelumnya kami sudah beberapa kali, hampir tiga kali melakukan RDP dengan Bapenda supaya hal itu dimaksimalkan sebagai PAD kita,” paparnya.
Agus menegaskan, perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di Kaltara semestinya memberikan kontribusi pajak kepada daerah tempat mereka beroperasi. Karena itu, ia mendorong agar penertiban kendaraan berpelat luar daerah terus digencarkan.
“Mereka kan bekerja di sini, jangan sampai menyetor pajaknya di sana, di luar daerah. Itu memang harus digencarkan ke perusahaan-perusahaan besar,” tutupnya. (Adv)
Editor: Erwin