“Rapat ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang bertujuan memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara PT SBS dan PT PIM agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Tamara.
Dalam forum tersebut, DPRD Kaltara menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku. DPRD pun merekomendasikan agar persoalan kontraktual antara PT SBS dan PT PIM diselesaikan melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.
“DPRD memberikan rekomendasi agar permasalahan kontraktual ini diselesaikan melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penyelesaiannya memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak,” tegas Tamara.
DPRD Kaltara berharap langkah tersebut dapat menjadi jalan keluar terbaik serta mencegah potensi konflik yang lebih luas, sekaligus menjaga kondusivitas iklim investasi dan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan H. Muddain, Ketua Komisi III Jupri Budiman, Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuddin Arfah, serta anggota Komisi III dan IV, yakni Hj. Aluh Berlian, Listiani, dan H. Mohammad Nafis. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara serta perwakilan dari kedua perusahaan yang bersengketa. (adv)
“Rapat ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang bertujuan memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara PT SBS dan PT PIM agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Tamara.
Dalam forum tersebut, DPRD Kaltara menekankan pentingnya penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku. DPRD pun merekomendasikan agar persoalan kontraktual antara PT SBS dan PT PIM diselesaikan melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara.
“DPRD memberikan rekomendasi agar permasalahan kontraktual ini diselesaikan melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penyelesaiannya memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak,” tegas Tamara.
DPRD Kaltara berharap langkah tersebut dapat menjadi jalan keluar terbaik serta mencegah potensi konflik yang lebih luas, sekaligus menjaga kondusivitas iklim investasi dan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara.
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan H. Muddain, Ketua Komisi III Jupri Budiman, Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuddin Arfah, serta anggota Komisi III dan IV, yakni Hj. Aluh Berlian, Listiani, dan H. Mohammad Nafis. Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltara serta perwakilan dari kedua perusahaan yang bersengketa. (adv)