2 menit baca0 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TANA TIDUNG — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Vamelia, menghadiri forum strategis bertajuk “Quo Vadis Tana Tidung” yang digagas Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.
Forum tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.
Tema “Quo Vadis” yang diusung Inspektorat Tana Tidung tidak sekadar dimaknai sebagai pertanyaan retoris, tetapi sebagai komitmen untuk membedah sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas telah berjalan di Bumi Upuntaka.
Kegiatan ini juga untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah serta menyusun peta jalan pengawasan yang lebih adaptif.
Vamelia menilai forum tersebut memiliki nilai strategis dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah. Ia menegaskan evaluasi yang dilakukan secara terbuka akan membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Forum Quo Vadis Tana Tidung ini sangat strategis ya, karena membuka ruang evaluasi yang jujur terhadap capaian kinerja pemerintah daerah,” ujar Vamelia.
Ia juga menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Menurutnya, keselarasan perencanaan pembangunan menjadi faktor penting agar program-program pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan selaras dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Vamelia menekankan peran Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal memiliki posisi yang sangat vital dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.
“Pengawasan yang kuat dari Inspektorat akan menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Tana Tidung,” jelasnya.
Ia menambahkan, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi tuntutan regulasi, tetapi juga kebutuhan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi kebutuhan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus terjaga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Vamelia menilai sistem pengawasan yang berjalan optimal akan membuka peluang lebih besar bagi daerah dalam memperoleh dukungan program strategis dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Jika sistem pengawasan berjalan baik, peluang Tana Tidung untuk mendapatkan program strategis dari tingkat provinsi maupun nasional akan semakin terbuka lebar,” tuturnya.
Ia berharap pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang.
“Dengan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif, Tana Tidung bisa melangkah lebih cepat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (adv)
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
